Edisi 05-11-2016
Lahan PAG untuk NYIA Segera Dibayarkan


Nilai ganti rugi kepada warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang sudah dibayarkan sampai saat ini sudah Rp2,3 triliun dari total Rp4,1 triliun.

Minggu depan rencananya mulai proses pembayaran lahan Pakualaman Ground (PAG) seluas 160 hektare. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian AgrariadanTataRuang/ BadanPertanahan Nasional (ATR/BPN) Arie Yuriwin sampai saat ini pembebasan lahan yang sudah dibayarkan Rp2,3 triliun dari Rp4,1 triliun.

“Mungkin minggu depan PAG sudah (dibayarkan), insya Allah sudah 80%,” katanya di Yogyakarta, kemarin. Arie Yuriwin sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPN DIY, yang sejak 2013 ikut mengawal proses pembangunan Bandara di Kulonprogo.

Sedangkan Kepala BPN DIY yang baru dijabat Perdananto Ariwibowo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian ATR/BPN. Arie mengaku bersyukur meninggalkan jabatannya sebagai Kepala BPN DIY proses pembangunan Bandara di Kulonprogo hampir sudah tuntas.

Jika pembayaran lahan PAG sudah dibayarkan, tinggal memfasilitasi warga terdampak yang relokasi saja. Dia mengakui selama menjabat sebagai Kepala BPN DIY, proses pembangunan Bandara NYIA yang paling banyak tantangannya. Permasalahannya begitu kompleks dibanding pembebasan lahan untuk pengembangan Kampus UIN Yogyakarta, Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS), pengembangan Kompleks Kepatihan di Jalan Suryatmajan.

“Karena (pembebasan lahan untuk bandara) begitu luas hampir IPL 653 terealisasi 587 hektare,” kata Arie. Arie menjelaskan, sejak 2013 sudah ikut dari awal perencanaan pembangunan bandara mulai pengadaan tanah bandara, persiapan, menjelang izin penetapan lokasi (IPL). Saat IPL sudah ada keberatan sampai digugat di Pengadilan sampai MA.

“Alhamdulillah, semua permasalahan bandara kita lampaui semua,” katanya. Bahkan sampai saat turun di lapangan masih menemui kendala, yakni warga tidak mau diukur untuk pembebasan lahan. “Kami harus bikin kebijakan, yang tidak mau diukur kita ukur ulang. Begitu selesai ada musyawarah, saat musyawarah pun ada kendala, ada yang mau ada yang tidak,” paparnya.

Dia mengatakan, saat pembayaran ganti rugi menjadi salah satu momen penting. Warga yang sebelumnya menolak, berbalik mendukung dan bersedia lahannya diukur. Untuk ganti rugi memang arahnya dalam bentuk uang. “Yang dulu pilih relokasi namun karena lihat jangka waktunya satu tahun minta ganti uang,” kata dia.

Arie tidak menampik kesuksesan mengawal pembangunan bandara ini membuatnya melangkah ke jenjang kariernya sebagai Dirjend Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN. “Sampai saat ini pembangunan bandara masih on the track ,” katanya. Sementara, Kepala BPN DIY Perdananto Ariwibowo berharap bisa melanjutkan sisa di ujung pekerjaan pembangunan bandara di Kulonprogo.

Dia akan mengawal pembangunan bandara tetap sesuai tahapan yang sudah ditetapkan. “Kami akan lanjutkan akurasinya,” kata dia. Dia mengakui, tugas dan pekerjaannya tidak seberat apa yang sudah dilakukan Kepala BPN DIY sebelumnya. “Ini kan sudah di ujung-ujung. Sebelumnya mungkin sudah berdarah- darah, sekarang tinggal melanjutkan,” ujarnya.

ridwan anshori

Berita Lainnya...