Edisi 05-11-2016
Puluhan Warga Geruduk Kejaksaan dan Pengadilan


KULONPROGO - Puluhan penambang pasir di aliran Sungai Progo dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulonprogo yang tergabung dalam Paguyuban Penambang Progo (KPP) mendatangi Kejaksaan Negeri Kulonprogo dan Pengadilan Negeri Wates.

Mereka menuntut penangguhan penahanan terhadap rekan mereka, Teguh Subagyo yang ditahan dalam kasus penambangan ilegal melanggar UU No 4/2009 tentang Mineral Batu Bara. Puluhan warga yang juga merupakan anggota Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) DIY ini datang menggunakan lima buah truk.

Mereka melakukan orasi di halaman Kejari Kulonprogo yang berseberangan dengan PN Wates. Pada saat bersamaan, perwakilan penambang masuk ke Kejari ditemui Kasi Intel. Ketua KPP Gandung Juwito mengatakan, setidaknya ada empat penambang rakyat yang terkena masalah karena melakukan penambangan tanpa izin. Mereka dirazia polisi dan menjalani proses hukum.

Tiga warga Gandung, Sugi, dan Nugroho telah diproses dan tidak pernah ditahan. Namun, untuk Teguh, begitu dilimpahkan ke kejaksaan, langsung ditahan. “Kami ingin mengajukan penangguhan penahanan karena begitu dilimpahkan kenapa langsung ditahan,” jelasnya. Sebelum ada masalah, Teguh ini sudah mengantongi perizinan yang diterbitkan kabupaten.

Namun, ketika ada perubahan kewenangan dan perizinan di DIY, izin penambangan pasir tidak berlaku. Warga sudah mengajukan proses perizinan ke Gerai Perizinan di Yogyakarta. Namun, izinnya tidak juga keluar dan mereka justru ditindak karena dianggap melakukan penambangan ilegal. “WPR kami tidak pernah bisa diproses dan itu juga dirasakan teman-teman dari daerah lain,” jelasnya.

Warga yang lain, Yunianto mengatakan, warga hanya ingin mengajukan penangguhan penahanan. Dia memiliki keluarga dan harus bertanggung jawab terhadap keluarganya. Hanya saja, upaya ini tidak direspons kejaksaan. Padahal, tiga penambang lain, penangguhannya dikabulkan.

“Ini ada apa, apa perlu kita melakukan tos-tosan,” jelasnya. Warga mengancam akan membawa kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena ada perlakuan yang berbeda. Mereka ingin warga diperlakukan sama, tidak diancam dengan pidana. Warga akhirnya melakukan aksi di Pengadilan Negeri Wates.

Setelah dari Kejaksaan tidak bisa mengabulkan dengan pertimbangan sudah dilimpahkan ke pengadilan. “Karena berkasnya lengkap, kita limpahkan ke pengadilan. Memang kita tahan saat pelimpahan, tetapi ketika penangguhan sudah menjadi ke-wenangan hakim,” kata Anang Zaki, Kasi Intel Kejari Kulonprogo.

Humas PN Wates Nur Kholida Dwiwati mengatakan, sesuai arahan dari ketua PN, warga bisa mengajukan surat penangguhan. Surat itu ditujukan kepada ketua PN untuk didisposisi kepada majelis hakim yang ditunjuk yang diketuai oleh Sukusno Aji. “Penangguhan ini akan dibahas dalam persidangan,” jelasnya.

Kasus penambangan ilegal ini sudah terjadi sekitar tujuh bulan silam. saat itu polisi yang merazia mengamankan sejumlah warga yang menambang dengan mesin sedot, salah satunya Teguh.

Kuntadi

Berita Lainnya...