Edisi 05-11-2016
Ramai-ramai Mengecam Rencana Studi Amdal Bandara


YOGYAKARTA – Rencana studi analisa dampak lingkungan (Amdal) megaproyek bandara internasional New Yogyakarta oleh Angkasa Pura I menuai reaksi keras.

Wahana Tri Tunggal (WTT) dan LBH Yogyakarta dan Walhoi DIY mengecam rencana itu dan menilai cacat hukum. Direktur LBH Yogyakarta Hamzal Wahyudin mengatakan, rencana studi amdal dikecam karena menyalahi aturan. Sesuai Pasal 4 ayat 1 PP 27/2012 tentang izin lingkungan, amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha/ kegiatan.

Sedangkan sesuai UU No 2/2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan PP Nomor 71 Tahun 2012, dokumen amdal disusun pada tahap perencanaan. “Dengan kata lain, amdal beserta izin lingkungan harus ada jauh sebelum surat keputusan gubernur DIY no 68/Kep/- 2015 tentang penetapan lokasi pembangunan bandara untuk pembangunan bandara baru (IPL),” Kata Wahyudin di Kantor LBH Yogyakarta, kemarin.

Pria yang akrab disapa Dindin bahkan menegaskan, studi kelayakan lingkungan atau amdal bahkan seharusnya sudah ada sebelum IPL turun tepatnya sebelum penetapan lokasi dari Menteri Perhubungan nomor KP.1164 tertanggal 11 November 2013. “Aneh, AP I mengumumkan rencana studi amdal pada 31 Oktober lalu, padahal sekarang sudah masuk tahap pelaksanaan di mana proses ganti rugi pembebasan lahan hampir selesai.

Sesuai undang-undang amdal, seharusnya pada tahap perencanaan bukan pelaksanaan,” ujarnya. Amdal, kata dia, akan menjadi penentu penetapan lokasi layak atau tidak layak bangun dan diikuti IPL dari gubernur. “Konsekuensi dari kekacauan ini maka IPL dari Gubernur menjadi tidak sah secara hukum.

Juga penetapan lokasi oleh menteri dan rencana peletakan batu pertama pembangunan oleh presiden,” katanya. LBH, WTT, dan Walhi mendesak pemerintah dan semua pihak menghentikan seluruh tahap pengadaan tanah untuk pembangunan bandara baru DIY di Kecamatan Temon, Kulonprogo tersebut. Martono, dari WTT mengatakan, sampai saat ini masih ada 300 kepala keluarga (KK) yang masih solid di WTT dan tetap menolak pembangunan bandara baru di Kulonprogo.

“Pembebasan lahan dilakukan seperti MLM, membujuk warga kemudian warga membujuk yang lainnya. Dan itu berhasil,” katanya. WTT, tegas Martono, tetap menolak pembangunan bandara tersebut karena tanah yang mereka miliki di Temon itu sangat produktif. Warga yang tergabung dalam WTT sendiri memiliki 460 bidang tanah di daerah tersebut.

Direktur Walhi DIY khalik Sandera mengatakan, karena menyalahi prosedur dalam rencana kegiatan usaha di wilayah maka pemerintah dan pemrakarsa seharusnya menghentikan seluruh proses yang sedang berjalan. “Kita hidup di negara hukum, jadi semua seharusnya taat hukum,” tandasnya.

Sodik

Berita Lainnya...