Edisi 27-11-2016
Mempersiapkan Kesejahteraan


Pekerjadi Hari TuaBagi sebagian kalangan, memasuki usia pensiun merupakan awal berakhirnya penerimaan pendapatan yang biasa diperoleh setiap bulan seperti masih aktif bekerja. Tidak heran kalau banyak kasus yang ditemui tentang pensiunan yang mengalami kesulitan keuangan.

Hal itu sejalan dengan hasil riset Manulife Asset Management pada 2014. Riset mengungkapkan sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap remeh tingkat pengeluaran yang akan mereka butuhkan di masa pensiun. Selain itu, para responden survei Manulife Investor Sentiment Index (MISI) di Indonesia mempercayai tingkat pengeluaran di masa pensiun akan turun menjadi 68% dari masa sebelum pensiun.

Padahal, pada kenyataannya para pensiunan menghadapi tingkat pengeluaran sekitar 94% dari masa sebelum pensiun. Karena itu, pensiunan memerlukan berbagai sumber daya yang ada untuk menjamin keuangan mereka di masa depan. Salah satunya melalui program Jaminan Hari Tua (JHT). Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antarlembaga BPJS Ketenagakerjaan E Ilyas Lubis mengatakan, program JHT di BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya pemerintah menjamin masa depan masyarakat kelak saat pensiun.

”Supaya ada dana cadangan ketika tidak produktif lagi,” jelas Ilyas saat dihubungi KORAN SINDO. Menurut Ilyas, tidak sedikit masyarakat yang sudah tua dan tidak lagi produktif menggantungkan hidupnya di anak-anaknya. Hal itu logis sebab sesuai dengan budaya dan nilai agama yang dianut masyarakat.

Hanya, terkadang penghidupan sang anak tidak sesukses yang dibayangkan orang tua sehingga penghasilan yang diperoleh hanya cukup memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Melalui program JHT, tegas Ilyas, masyarakat bisa berharap lebih di hari tua sebab imbal hasil yang diperoleh dari program JHT setiap bulannya lebih besar dari ratarata bunga deposito perbankan. Hal itu penting untuk menjamin nilai uang masyarakat tidak tergerus inflasi.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mendapatkan uang dalam jumlah besar dari sisi nominal, tetapi juga dari sisi nilai. Sayangnya, masyarakat belum teredukasi mengenai pentingnya mempersiapkan hari tua. Terlihat dari besarnya penarikan dana program jaminan hari tua di BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Ilyas Lubis, hingga Oktober total benefit yang dicairkan peserta BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp16,7 triliun.

Dari jumlah tersebut sebesar Rp15,6 triliun di antaranya pencairan program JHT. Besarnya klaim JHT sejak pertengahan tahun lalu hingga saat ini tidak terlepas dari penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 46 Tahun 2015 tentang JHT. Dalam PP ini membolehkan mereka yang terkena PHK atau mengundurkan diri langsung mengambil dana JHT miliknya tanpa perlu menunggu masa kepesertaan 10 tahun ataupun lima tahun dan masa tunggu satu bulan seperti aturan sebelumnya.

Alhasil, sejak aturan tersebut berlaku pada September 2015, jumlah pengambil JHT melonjak signifikan. Pada September 2015 total yang mengambil dana JHT membengkak menjadi lebih dari 300.000 pekerja, padahal sebelum aturan baru ini berlaku, jumlahnya setiap bulan rata-rata tidak 100.000 pekerja yang mengambil JHT.

Meski pada 2016 ini jumlahnya terus menurun, angkanya terlihat masih tinggi. Jika dirata-rata, sekitar 170.000 sampai 160.000 pekerja setiap bulannya yang mencairkan dana JHT. Hal itu tentu sangat disayangkan. Apalagi, jika ditelusuri mereka yang mengambil adalah kaum muda (produktif) yang memutuskan pindah dari tempat bekerja.

Karena itu, menurut Plt Dirjen Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Maruli Apol Hasoloan, pada prinsipnya filosofi JHT adalah untuk mempersiapkan hari tua. Tenaga kerja tidak bisa bekerja karena sudah tua.

Karena itu, jika JHT diberikan pada saat tenaga kerja masih usia produktif, tentu tidak tepat karena tidak sesuai dengan filosofinya. Sadar akan kekeliruan dari aturan tersebut, semua pihak baik dari pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja sepakat untuk merevisi PP No 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT).

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengatakan, keputusan merevisi aturan tersebut diambil karena banyak pengaduan dari pengusaha dan pekerja. Salah satunya ada pekerja yang ingin mengambil JHT, bekerja sama dengan pihak perusahaan, membuat berita acara bahwa sang pekerja yang bersangkutan berhenti bekerja.

Setelah mengambil JHT baru dia bisa dipekerjakan kembali. Banyaknya fenomena usia produktif yang mengambil JHT tentu harus dipikirkan secara seksama. Pastinya faktor kebutuhan hidup yang tinggi menjadi alasan utama kenapa merekamengambilJHTmeskimasihdiusia muda. Seperti yang dilakukan Anto Kurniawan yang masih berusia 27 tahun.

Alasan dirinya mencarikan dana JHT sangat sederhana untuk digunakan sebagai biaya operasional mencari pekerjaan baru dan menutupi kebutuhan sehari-hari. Untuk bisa meredam fenomena pengambilan JHT di usia produktif, pengamat jaminan sosial dari Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany menyarankan agar BPJS Ketenagakerjaan memberikan fasilitas pinjaman kepada pesertanya yang mengalami PHK dengan jaminannya adalah dana JHT yang bersangkutan.

Dengan begitu, peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki pegangan hingga mendapatkan pekerjaan baru. Kalau itu bisa dilakukan, menurut Thabrany, lonjakan pencairan JHT bisa diredam. BPJS Ketenagakerjaan bisa memberikan kontribusi positif atas tumbuh dan berkembangnya usahawan baru. ”Sesuai dengan kebijakan pemerintah menambah jumlah wirausaha,” katanya.

hermansah/ananda nararya/rakhmat baihaqi