Edisi 27-11-2016
Saatnya Dewasa Gunakan Medsos


JAKARTA – Jarimu harimaumu. Kalimat adaptasi dari peribahasa mulutmu harimaumu itu kini urgen dikumandangkan mengingat banyaknya gesekan sosial, bahkan kasus hukum, yang menyeret pengguna media sosial (medsos) akibat status mereka.

Kasus terkait medsos yang mengemuka belakangan ini antara lain menyeret Pandu Wijaya, seorang pegawai PT Adhi Karya. Dia mendapat SP3 perusahaan tempatnya bekerja karena menuliskan komentar yang melampaui batas etika terhadap ulama/budayawan KH Mustofa Bisri dan kemudian memicu reaksi dari kalangan Nahdliyin.

Berikutnya Abdul Rozak, seorang guru SMK di Penjaringan, yang ditangkap Subdit Cyber Crime Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri karena menyebar isu rush money atau penarikan uang besar-besaran. Selain itu, terlepas dari pro-kontra yang ada, Buni Yani yang menyebar video pidato Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Surat Al-Maidah 51 ditetapkan sebagai tersangka dan terjerat Pasal 28 UU ITE akibat status di Facebooknya dianggap memicu SARA.

Berdasar fakta-fakta tersebut, masyarakat harus lebih berhati-hati dan dewasa dalam menggunakan medsos. Harapan demikian di antaranya disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henry Subiakto dan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Rony Mamur Bishry saat menjadi pembicara diskusi PolemikSindo Trijaya Radio bertema “Telekomunikasi, Medsos, dan Kita” yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat kemarin.

Henry Subiakto melihat orang sering kali tidak sadar bahwa medsos merupakan kumpulan banyak orang yang ideologinya tidak sama. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan konflik yang berujung gesekan sosial maupun kasus hukum. “Masyarakat perlu diajak untuk dewasa dalam menggunakan media sosial.

Mengedepankan etika adalah salah satu kunci yang dapat menghindarkan seseorang dari perbuatan merugikan orang lain, juga mencegah jeratan pidana,” ujar Henry Subiakto kemarin. Menurut Henry, semakin baiknya infrastruktur telekomunikasi membuat pengguna medsos semakin bertambah.

Kondisi demikian hendaknya diimbangi dengan peningkatan kehati-hatian dalam bermedsos, termasuk tidak mudah terprovokasi informasi yang muncul dengan terlebih dulu melakukan pengecekan dan penyaringan terhadap lalu lalang informasi. “Karena mudah sekali kita bermusuhan dengan orang di dunia maya. Jadi jangan mudah melanggar UU ITE, jangan juga mudah menyebarkan informasi yang berisi tuduhan yang dia sendiri belum tentu tahu,” ucap Henry.

Rony Mamur Bishry mengatakan, pertumbuhan pengguna medsos yang mencapai 100 juta orang juga harus diiringi dengan kedewasaan. Apalagi karakteristik orang Indonesia yang sangat kreatif dan mudah beradaptasi dengan teknologi baru yang ditawarkan medsos. Kreativitas yang muncul kadang-kadang kebablasan hingga memicu persoalan. “Sehingga perlu kedewasaan bagi masyarakat Indonesia sebelum memutuskan akan mengirim gambar atau menyebarkan informasi kepada orang lain,” katanya.

Perlu Literasi

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menilai masyarakat perlu diberi literasi dan edukasi agar bisa menyaring berbagai informasi dari medsos. “Saat ini penggunaan telepon pintar sudah sedemikian marak sehingga perlu ada pemahaman yang benar untuk memfilter berseliwerannya berbagai informasi di medsos,” ujar Mensos di Jakarta kemarin.

Menurut Ketua Umum PP Muslimat NU ini, literasi di antaranya untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar melakukan proses tabayun atau mencari kejelasan atas sebuah informasi terlebih dahulu agar tidak mengganggu atau mendistorsi pemahaman stabilitas bangsa dan negara. “Pada kondisi tersebut, menjadi penting untuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat.

Sebab saat ini sebagian besar warga sudah menggunakan smartphone,” ucapnya. Melalui literasi dan edukasi yang diberikan, informasi dari berbagai peristiwa di belahan bumi mana pun dengan dinamika seperti apa pun tidak lagi ditelan mentah-mentah, melainkan bisa difilter dengan proses tabayun. “Bagaimanapun berseliwerannya berbagai informasi dari medsos, baik berupa kiriman yang beredar berantai maupun share, kita tidak lantas terpancing yang bisa menimbulkan reaksi tidak perlu, apalagi kontraproduktif,” ujarnya.

Bila mampu menyikapi secara bijaksana berbagai informasi yang beredar, Khofifah meyakini medsos akan bisa menghadirkan rasa damai, rasa aman, serta keselamatan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Pengamat telekomunikasi, multimedia, dan ICT, Teguh Prasetya, menekankan perlunya sistem kontrol, baik dari pemerintah maupun pribadi.

Hal ini penting mengingat konten multimedia akan menjadi kebutuhan penting masyarakat di masa mendatang. “Kalau ruang publik mungkin pemerintah yang punya kebijakan, tapi kalau kontrol pribadi itu yang kadang tidak sadar,” kata Teguh. Dalam pandangannya, perkembangan teknologi telah menunjang kemudahan masyarakat untuk selalu terhubung dengan dunia maya.

Apabila dahulu perangkat media hanya dapat mengunggah kata-kata saja, sekarang sudah bisa pula dalam bentuk video atau gambar editan. Nah, sistem kontrol diperlukan untuk menghindari adanya informasi atau gambar yang tidak pantas diterima masyarakat. Adapun Chairman Mastel Institute Nonot Harsono menyambut baik direvisinya UU ITE oleh pemerintah dan DPR.

Meski belum menyentuh seluruh kekurangan dalam UU tersebut, diubahnya Pasal 27 ayat 3 sudah menghindarkan seseorang untuk langsung ditahan oleh pihak kepolisian akibat tautan yang dianggap mencemarkan nama baik orang lain. “UU ITE itu kan fokus pada satu pasal untuk menghindari penahanan dari ancaman 6 tahun diturunkan jadi 4 tahun supaya tidak ditahan karena ada ketentuan bahwa lebih dari 5 tahun bisa ditahan.

Jadi fokusnya di situ,” kata Nonot. Menurut dia, revisi lainnya juga memberi kewenangan pemerintah untuk memblokir sumber informasi yang bisa berpengaruh negatif kepada masyarakat. Nonot berharap dengan kewenangan tambahan ini secara teknis pemerintah bisa bertindak laiknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) ketika membentuk dewan halal haram.

“Jadi nanti tercatat Menkominfo akan membentuk panel seperti biasanya dari panel-panel ahli berbagai kalangan untuk men-judgement, memutuskan bahwa suatu konten ini laik atau tidak beredar di Indonesia,” tambahnya.

dian ramdhani/ant