Edisi 27-11-2016
Sikap Represif Polisi Bisa Picu Emosi Massa


JAKARTA - Sikap Polri yang cenderung represif terhadap pengunjuk rasa yang akan menggelar aksi Bela Islam III di Jakarta pada 2 Desember (212) dinilai rawan memicu kemarahan masyarakat.

Apalagi ada kebijakan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain penerbitan surat edaran yang melarang pemberian izin trayek kendaraan yang akan digunakan masyarakat ke Jakarta. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, larangan izin trayek tersebut sudah melebihi kewenangan Korps Bhayangkara itu.

Kebijakan tersebut semakin menunjukkan sikap polisi tidak konsisten dalam menjalankan tugas. “Masalahnya kenapa pada Demo411busdiizinkanmasuk keJakartadansekarangtidak?” ujar Neta S Pane kemarin. Melalui sikap tersebut, polisi dinilai semakin mempertontonkan sikap kesewenangwenangannya ke publik. Dia khawatir sikap polisi ini semakin memicu kegaduhan di tengah tuntutan umat Islam agar Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera ditahan.

“Semuanya hendak mempertontonkan sikap arogansi dan merasa superior,” ujarnya. Di lain pihak, Mabes Polri mengakui pihaknya mengirimkan surat ke sejumlah instansi mengenai larangan pemberian izin trayek tersebut. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar beralasan, penggunaan bus dalam kota oleh masyarakat pengunjuk rasa pada 2 Desember melanggar ketentuan trayek.

“Benar, bus dalam kota, bus operasi, bukan metromini atau angkutan kecil,” ujar Boy Rafli di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Front Pembela Islam (FPI) sudah mendengar kabar beredarnyasuratlaranganpemberian izin trayek bagi angkutan umum oleh kepolisian.

Sekretaris Dewan Syura DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Bamukmin mengatakan, masyarakat yang terjebak tidak bisa masuk Jakarta jangan sampai memaksakan diri. “Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu sangat diperketat,” ujar Novel, Jumat (25/11). Namun dia tidak pesimistis menghadapi situasi tersebut karena ada banyak jalan yang bisa ditempuh untuk menuju titik aksi demonstrasi Jumat mendatang.

dian ramdhani/ sindonews