Edisi 27-11-2016
Usut Motif Pengibaran Bendera China


JAKARTA – Insiden pengibaran bendera China saat peresmian smelter PT Wanatiara Persada di Pulau Obi, Provinsi Maluku Utara, Jumat (25/11) harus diusut tuntas. Pengibaran bendera asing di wilayah kedaulatan RI adalah pelanggaran nyata terhadap UU Nomor 41/1958 tentang Lambang Negara.

Komisi I DPR meminta pemerintah segera mengusut tuntas motif kejadian tersebut karena itu menyangkut gangguan atas kedaulatan negara dan harga diri bangsa. Seluruh stakeholder, baik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) maupun TNI/- Polri, diminta bersikap tegas. Jika terbukti terjadi pelanggaran UU, tidak boleh ada toleransi sedikit pun terhadap pekerja asal China yang diduga sebagai pelaku. “Kalau dikibarkan dengan sengaja, itu jelas mencederai kedaulatan negara kita.

Aparat harus menindak tegas. Jika dibiarkan, kasus serupa akan terjadi lagi di tempat lain,” ujar Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari saat dihubungi di Jakarta kemarin. Anggota Komisi I DPR Syaiful Bahri Anshori mengatakan, jika kejadian itu memang disengaja, seluruh pekerja asal China di perusahaan tersebut harus segera dideportasi ke negaranya.

Tidak hanya itu, dia meminta Kemlu melayangkan nota protes ke Pemerintah China melalui kedutaan besarnya di Jakarta. “Semua stakeholder harus menyatakan sikap yang sama. Karena kalau kita lemah, ini bisa terjadi lagi. Bangsa sendiri saja tidak dibenarkan mengibarkan bendera lain, misalnya GAM. Apalagi ini dilakukan bangsa asing,” ujarnya.

Insiden pengibaran bendera China ini terjadi saat Gubernur Maluku Utara dan perwakilan Forkompimda Maluku Utara hendak ke Pulau Obi untuk meresmikan smelter PT Wanatiara Persada dua hari lalu. Sebelum rombongan Gubernur yang menumpang KM Sumber Raya 04 merapat ke Pulau Obi pada pukul 08.30 WIT, ada informasi tentang pengibaran bendera China yang posisinya sejajar dengan bendera Merah Putih, tetapi ukurannya lebih besar.

Kasubdispenum TNI AL Kolonel Laut (KL) Heddy Sakti menjelaskan, perintah menurunkan bendera China tersebut dilakukan Pasintel Pangkalan TNI AL (Lanal) Ternate Mayor Laut (P) Harwoko Aji. Saat mendengar kabar tersebut, Harwoko langsung memerintahkan anggotanya, Sertu Agung Priyantoro, untuk meluncur ke lokasi terlebih dahulu. Sesampai di lokasi, bendera tersebut sedang dalam proses penurunan oleh petugas keamanan perusahaan.

Saat itu juga terdengar laporan dari Chief of Security PT Wanatiara Persada Slamet bahwa di lokasi acara juga terpasang bendera serupa. Sertu Agung Priyanoro akhirnya menurunkan bendera China yang letaknya di dermaga tersebut. Menurut Heddy, sebelum KM Sumber Raya 04 merapat, sudah terjadi insiden dan ketegangan saat sejumlah wartawan yang lebih dulu tiba di lokasi berinisiatif menurunkan bendera China tersebut.

Namun itu urung dilakukan karena karyawan lapangan perusahaan (warga China) mencegah dan menyatakan harus mereka sendiri yang menurunkan. Heddy menegaskan, pengibaran bendera China ini menyalahi UU Nomor 41/1958 tentang Lambang Negara. Pengibaran bendera China tersebut dinilai menyalahi aturan karena, pertama , melanggar UU tentang Lambang Negara. Kedua , bendera China tersebut dikibarkan sejajar dengan bendera kebangsaan Indonesia. Ketiga , ukuran bendera China tersebut lebih besar daripada bendera Merah Putih, selain itu dikibarkan di tempat umum.

Dampak Bebas Visa

Komisi I DPR menilai kasus pelanggaran oleh pekerja China kali ini seolah mengonfirmasi kekhawatiran banyak pihak mengenai serbuan warga China ke Indonesia. Baik Abdul Kharis maupun Syaiful Bahri menilai, kejadian itu tak lepas dari makin banyaknya pekerja China ilegal di dalam negeri. Kondisi ini antara lain dipicu kebijakan pemerintah membebaskan visa bagi warga dari 169 negara.

“Komisi I saat rapat dengan perwakilan pemerintah selalu meminta agar kebijakan bebas visa itu dievaluasi. Tujuan bebas visa memang untuk mendongkrak wisatawan, tapi banyak yang menggunakannya untuk bekerja,” ujar Kharis. Kasus pekerja asing, terutama asal China, yang tertangkap memang sudah sering terjadi. Pada 28 April 2016, 5 orang warga China ditangkap di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, karena bekerja tidak sesuai dengan izin.

Pada 2 Agustus 2016, 70 orang pekerja asal China ditangkap di Cilegon, Banten, karena tidak bisa menunjukkan paspor. “Di beberapa tempat memang memprihatinkan karena pekerja China bekerja tanpa standar. Misalnya mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Mereka itu juga dianggap masyarakat mengganggu lingkungan sekitarnya,” ujar Syaiful Bahri.

dian ramdhani/ sindonews