Edisi 16-12-2016
Pembangunan Pabrik Semen Tidak Akan Dihentikan


SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak akan menghentikan pembangunan pabrik semen di Rembang.

Dalam putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) terkait perkara tersebut, tidak ada amar yang berbunyi menghentikan pembangunan pabrik tersebut. “Saya kok tidak membaca satu pun dalam putusan (MA) itu menghentikan pabrik, atau ada yang membaca, atau saya yang tidak cermat,” kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Semarang kemarin. Politikus PDIP ini juga menyampaikan keheranannya itu dalam rapat terbatas dengan Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian BUMN di Jakarta pada Rabu (14/12).

“Dalam diskusi (kemarin) saya sampaikan, kenapa semua bicara penghentian pabrik termasuk yang demo itu. Saya baca satu pun tidak ada. Saya tanya menteri lingkungan hidup, tidak ada. Saya tanya menteri BUMN, juga tidak ada, “ tutur Ganjar. Ganjar juga mengaku sempat menanyakan hal itu kepada salah satu pihak penggugat, yakni Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) yang hadir dalam rapat terbatas tersebut. “Salah satu penggugat juga menyatakan tidak menghentikan pabrik. Jadi, ada yang berbeda antara putusan dan isu yang beredar, maka saya klarifikasi sekarang,” katanya.

Mantan anggota DPR RI ini menilai bahwa hakim MA yang tidak detail melihat bukti yang diajukan penggugat. Salah satunya terkait bukti penolakan warga yang diajukan pada 10 Desember 2014, sementara izin lingkungan pabrik semen oleh Gubernur Jateng terbit pada 2012 di era Gubernur Bibit Waluyo. “Mestinya menolaknya zaman dulu, tapi kok jadi pertimbangan hakim (MA), “ ujarnya.

Bahkan, Ganjar menilai hakim MA juga tidak teliti dalam melihat bukti daftar nama warga Rembang yang menolak pabrik yang dibangun PT Semen Indonesia (persero) itu. Sebab, ada beberapa nama warga penolak yang tidak masuk akal seperti Ultraman, Power Rangers, dan lain. Ganjar menambahkan, rapat terbatas itu juga menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya pembentukan tim bersama untuk meneliti dan mengkaji putusan MA. Tim itu terdiri atas perwakilan Pemprov Jateng, Kementerian LHK, Kementerian BUMN, Semen Indonesia, serta Tim Kajian Lingkungan Hidup Strategis dari Kantor Kepresidenan.

Pihaknya juga akan mencabut izin penambangan sebagaimana diamanahkan dalam putusan MA tersebut. “Satu minggu ini mereka bekerja. Batas waktunya sampai 17 Januari 2017. Harapannya, ini jadi solusi, “ katanya. Ganjar mengaku setelah mencabut izin itu belum diputuskan langkah berikutnya. Pihaknya sedang meminta kepada Badan Lingkungan Hidup untuk membuat kajian teknis dan lingkungan.

Amin fauzi


Berita Lainnya...