Edisi 16-12-2016
PP tentang Ormas Asing Picu Kontroversi


JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58/2016 yang mengatur pendirian organisasi masyarakat (ormas) oleh warga negara asing (WNA) memicu kontroversi.

PP tersebut dikhawatirkan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dengan PP itu pemerintah bisa menertibkan aktivitasormasasingyangsaat ini sudah beroperasi di Indonesia, namun di sisi lain juga bisa jadi celah bagi pihak asing untuk melakukan aktivitas yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. PP 58/2016 yang diterbitkan pemerintah pada 2 Desember 2016 menyebutkan bahwa ormas yang didirikan oleh WNA dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, yang terdiri atas: a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

AnggotaDPDDailamiFirdaus mengatakan, tugas pemerintah adalah melindungi setiap hak WNI dan menjaga setiap jengkal tanah Bumi Pertiwi. Terbitnya PP 58 tersebut, menurut dia, terkesan memberi keleluasaan kepada pihak luar yang dikhawatirkan justru akan menimbulkan kesenjangan dan membahayakan kedaulatan negara. “Ormas asing akan bebas beraktivitas di Indonesia, sedangkan visi dan misinya serta ideologi yang mereka terapkan pasti tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya di Gedung DPD, Jakarta, kemarin.

Anggota DPD asal DKI Jakarta ini meminta agar pemerintah meninjau, bahkan kalau perlu mencabut PP tersebut demi keutuhan NKRI. Anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani mengatakan, pemerintah seharusnya tidak sembarang membuka ruang dengan memberikan izin bagi ormas asing mengingat peran ormas ataupun LSM bisa menjadi alat intelijen pihak luar.

“Ruang gerak asing harus dibatasi. Tidak boleh sembarang memberi izin. Terutama untuk perizinan ormas baru di bidang yang sudah banyak diisi oleh WNI,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Mula akmal