Edisi 16-12-2016
Waspadai Pungli Dana Desa


JAKARTA– Pungutan liar (pungli) pencairan dana desa mulai bermunculan di berbagai daerah. Oknum kecamatan maupun kabupaten memanfaatkan ketidaktahuan elite desa untuk memotong sebagian dana sebagai syarat pencairan.

”Ini terjadi di beberapa daerah. Pemotongan dilakukan di level pegawai kabupaten, termasuk camat,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto kemarin. Salah satu kasus pungli terjadi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Camat Kedundung diduga melakukan pungli dana desa Rp1,5 miliar. ”Tidak hanya di Sampang, sebelumnya terjadi di Bangkalan dan beberapa daerah lain. Itu setiap desa dipotong Rp60 juta dari dana yang seharusnya diterima,” ujarnya.

Yenny mengatakan praktik pungli ini bukan hanya persoalan aktornya. Namun dia menilai ada kelemahan sistem yang dibangun pemerintah dalam mengelola penyaluran dana desa. ”Kasus korupsi terjadi karena ada peluang yang bisa dilakukan oleh elite politik. Penyebabnya adalah tidak ada transparansi dalam pengelolaan informasi kepada desa,” tuturnya. Menurutnya pungli tersebut terjadi karena elite lokal di kabupaten menganggap desa lebih rendah. Maka oknumoknum tersebut berupaya memanfaatkan peluang itu.

”Desa kan pasti mikir, daripada tidak menerima sama sekali lebih baik dipotong. Lalu pengetahuan desa tentang berapa uang yang diterima dan berapa yang diimplementasikan belum terbangun, akhirnya pungli berjamuran,” jelasnya. Di sisi lain Yenny memandang pemerintah kurang serius dalam kebijakan dana desa. Pasalnya jelang menginjak tahun ketiga implementasi dana desa belum terlihat adanya evaluasi. Padahal masih banyak kekurangan di sana sini.

”Ini yang kami tunggu bagaimana tiga kementerian duduk bersama untuk melakukan monitoring evaluasi. Ini malah terlihat adanya ego sektoral,” ungkapnya. Yenny mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan masalah pungli dana desa. Meski jika dibandingkan jumlah keseluruhan desa yang mencapai 70.000 lebih kasus ini masih relatif kecil. ”Ini yang harus dibenahi meski masih sedikit. Jangan dianggap hal biasa,” tuturnya.

Maka dari itu yang diperlukan adalah sejauh mana monitoring pengelolaan dana desa mulai dibangun oleh tingkatan pusat, provinsi atau kabupaten. Lalu yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana membangun sistem pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan. ”Selain itu juga perlu dibangun sistem pengaduan dan tindak lanjutnya. Sehingga apapun penyalahgunaan dapat segera ditangani,” ujarnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sri Wahyuningsih mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait pencegahan korupsi dana desa. Dalam hal ini desa diberikan rambu-rambu dalam implementasi dana desa yang di dapatnya. ”Kita tidak kurangkurang lakukan sosialisasi. Tapi pungli dana desa ini kan ke faktor moral oknum. Itu yang sulit.” paparnya. Selain sosialisasi tersebut, Sri mengatakan adanya Sapu Bersih (Saber) Pungli juga untuk mencegah praktik seperti ini. Masyarakat sampai tingkat bawah dapat melaporkan praktik pungli itu.

”Adanya Saber Pungli ini membuat desa bisa langsung laporkan pemotongan. Tidak perlu takut,” katanya. Dia menegaskan bahwa pungli tidak terkait dengan besaran. Sekecil apapun akan tetap ditindaklanjuti oleh Saber Pungli. ”Saat ini pengaduan sudah banyak sekali. Kami harap praktik-praktik ini semakin berkurang,” katanya.

Sementara itu Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, Kemendes sangat mendukung pemberantasan pungli khususnya untuk dana desa. Dia mengatakan, saat ini kementeriannya sedang berkoordinasi dengan KPK, Polri, Kejaksaan dan Kemendagri untuk memperkuat Tim Saber Pungli Dana Desa.

”Media juga perlu membantu untuk menginformasikan ke publik jika mendapat informasi tentang penyalahgunaan maupun penyelewengan dana desa. Karena peran media terbukti juga efektif,” katanya. Sementara itu Sekjen Kemendes Anwar Sanusi menyampaikan bahwa pekan depan KPK, Polri, kejaksaan dan kemendagri akan diundang untuk membahas dan mengesahkan pembentukan tim Saber tersebut. Tim ini, katanya, akan membuat rencana aksi sebagai langkah preventif untuk memberantas pungli dana desa. Anwar sangat berharap dana desa tidak dipungli oleh semua pihak sebab dana desa adalah harapan masyarakat desa untuk membangun desanya.

Selain dengan membentuk Tim Saber Pungli, katanya, pihaknya juga akan melakukan identifikasi setiap laporan pungli yang masuk ke kementerian. Pihaknya akan langsung terjun ke lapangan untuk memeriksa setiap laporan yang masuk. Lalu data tersebut akan diserahkan ke aparat penegak hukum.

Dita angga/ neneng zubaidah

Berita Lainnya...