Edisi 16-12-2016
Wiranto Pastikan Proses Hukum Berjalan


JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan keempat petani ilegal asal China akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Mereka tidak akan dilepas karena diduga melanggar UU Keimigrasian dan diduga menanam tanaman ilegal. Hal itu disampaikan Wiranto seusai menerima kunjungan Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan tersebut Wiranto menerima jaminan jika Pemerintah China menghormati proses hukum di Indonesia.

“Hal-hal yang menyimpang dari wisatawan, mereka (China) bersedia untuk melakukan koordinasi dengan pihak Indonesia dan menghormati hukum di Indonesia, itu yang penting,” kata Wiranto. Dia menjelaskan saat ini memang banyak wisatawan China yang berkunjung ke Indonesia. Tahun ini saja setidaknya ada sekitar dua juta wisatawan China. Mereka mengunjungi berbagai destinasi wisata di Indonesia. Menurutnya, sebagian kecil dari wisatawan ini ada yang diduga melakukan pelanggaran dengan bekerja di Indonesia.

“Tadi disampaikan kepada saya bahwa kunjungan wisata untuk tahun ini sudah mencapai dua juta. Nah, tentu dari dua juta itu ada beberapa yang tidak mengikuti aturan main di Indonesia, bahkan dianggap sebagai satu pelanggaran hukum,” tuturnya. Ke depan, menurut Wiranto, diperlukan mekanisme pengawasan kepada para warga China yang berkunjung ke Indonesia dengan menggunakan visa wisata. Hal ini perlu dilakukan agar peristiwa seperti tertangkapnya empat petani ilegal dari China tidak terulang. “Apalagi saat ini kunjungan wisata China dari tahun ke tahun terus meningkat,” katanya.

Terkait masalah penangkapan petani ilegal asal China itu Wiranto mengatakan, Duta Besar China untuk Indonesia Xie Feng juga meminta pengertian bahwa tidak mungkin semua orang dari dua juta wisatawan China yang datang ke Indonesia itu mengikuti satu jalur wisata yang telah ditentukan. “Kalaupun ada yang melanggar hukum, maka mereka tetap menghormati penyelesaian hukum di Indonesia, dan saya kira itu sesuatu yang sangat baik,” ujarnya.

Xie Feng mengaku selalu meminta kepada warga negaranya, baik yang melakukan perjalanan ke Indonesia maupun ke negara mana pun, untuk menaati peraturan dan perundang- undangan serta adat istiadat setempat. “Mereka harus melakukan hal yang bisa mendorong kerja sama di antara kedua negara,” tuturnya.

Xie Feng mengatakan kegiatan individual petani ilegal asal China yang menanam cabai itu jangan ditafsirkan sebagai rencana negara untuk meruntuhkan ekonomi Indonesia atau dituding sebagai senjata biologis. “Di samping itu, kami harap pihak Indonesia bisa meningkatkan kontrol dan bisa meningkatkan investigasi,” katanya. Sebelum ini Imigrasi Wilayah I Bogor menangkap empat warga negara China yang berkebun cabai di lahan seluas dua hektare.

Aktivitas tersebut telah dilakukan sejak empat bulan lalu dan mempekerjakan sekitar 38 warga setempat. Kepala Kantor Imigrasi Bogor Herman Lukman pada Jumat (9/12) mengatakan, dalam penanganan kasus empat warga negara asing (WNA) dari China yang menanam cabai di Kecamatan Sukamakmur, aparatnya fokus pada pelanggaran keimigrasian. Keempat WNA China tersebut menyalahi izin tinggal dan berkebun cabai selama empat bulan.

Herman mengatakan, keempat WNA China tersebut dikenai Pasal 122 Undang-Undang Nomor 6/2011 tentang Keimigrasian dengan hukuman lima bulan kurungan dan denda Rp500 juta.

Keempatnya ditahan sejak Kamis (10/11). Mereka adalah XQJ, 51, tanpa dokumen atau paspor; YWM, 37, tidak memiliki dokumen resmi; GZJ, 52, memiliki paspor berlaku hingga 2019; dan GHQ, 53, memiliki paspor berlaku sampai 2026. Selain menangkap keempat warga negara China, petugas juga menyita barang bukti berupa traktor, benih cabai, bibit, pupuk, dan pestisida dari negara asal.

Binti mufarida/ant