Edisi 16-12-2016
China Pasang Fasilitas Militer


BEIJING – China membela haknya menempatkan instalasi militer di pulaupulau buatan di Laut China Selatan (LCS) meski dikecam banyak pihak.

Pernyataan itu diungkapkan setelah Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) di Center for Strategic and International Studies, Amerika Serikat (AS) menyatakan Beijing telah mengerahkan persenjataan seperti sistem antirudal dan antipesawat. Laporan AMTI itu berdasarkan analisis citra satelit di kepulauan yang menjadi rute perdagangan strategis tersebut. Wilayah itu juga diklaim oleh beberapa negara. AS terus mengkritik China yang dianggap melakukan militerisasi pos terluar maritimnya.

Washington juga menegaskan perlunya kebebasan navigasi dengan menggelar patroli udara dan angkatan laut dekat wilayah tersebut. Patroli AS ini pun dikecam oleh Beijing. Kementerian Pertahanan (Kemhan) China menyatakan, konstruksi telah dilakukan di pulau-pulau di Spratly untuk kepentingan sipil. ”Untuk instalasi militer, mereka terutama untuk pertahanan dan perlindungan diri yang sah dan sesuai hukum. Jika seseorang unjuk kekuatan di depan pintu Anda, apakah Anda tidak menyiapkan katapel Anda?” papar pernyataan Kemhan China, dikutip kantor berita Reuters .

AS telah menggelar empat patroli kebebasan navigasi yang dianggap China sebagai tantangan atas klaim wilayah Beijing di Laut China Selatan. Sebagian besar patroli itu digelar pada Oktober lalu. AMTI menyatakan, citra satelit di pulau buatan China di Spratly itu tampak seperti senjata antipesawat dan seperti sistem persenjataan jarak dekat (CIWS) untuk melindungi dari serangan rudal jelajah. Citra satelit lain menunjukkan menara- menara yang sepertinya berisi radar. Beijing menganggap wilayah kepulauan itu sebagai kedaulatannya dan selalu menyatakan memasang pertahanan yang diperlukan.

Direktur AMTI Greg Poling menjelaskan, pihaknya telah menghabiskan waktu beberapa bulan untuk mengetahui tujuan struktur-struktur bangunan dalam citra satelit itu. ”Ini pertama kali bahwa kami yakin mereka sistem antipesawat dan CIWS. Kami tidak tahu apakah mereka memiliki sistem yang canggih dan besar ini di sana,” paparnya. ”Ini militerisasi. China dapat berargumen bahwa ini hanya bertujuan defensif, tapi jika anda membangun senjata antipesawat raksasa dan CIWS, itu berarti anda bersiap untuk konflik di masa depan,” ucapnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China Geng Shuang menjelaskan, Beijing tidak memahami situasi terkait laporan AMTI tersebut. ”Kepulauan Nansha merupakan wilayah China. Fasilitas gedung dan fasilitas pertahanan wilayah China di wilayahnya sendiri itu sepenuhnya normal,” katanya. Nansha merupakan nama China untuk Spratly. ”Jika bangunan China fasilitas normal dan pengerahan fasilitas pertahanan wilayah di pulaunya sendiri dianggap militerisasi, lalu apa sebutan untuk armada yang berlayar ke Laut China Selatan,” ungkapnya.

Filipina yang juga mengklaim wilayah di Laut China Selatan itu menyatakan masih memverifikasi laporan tersebut. ”Tapi, jika benar, itu kekhawatiran besar bagi kami dan komunitas internasional yang menggunakan jalur Laut China Selatan untuk perdagangan,” kata Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana. ”Ini berarti bahwa China yang melakukan militerisasi di wilayah itu tidak bagus,” tegasnya.

Komentar Lorenzana itu muncul saat kunjungan ke Singapura bersama Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Lorenzana juga menyatakan AS sepakat menjual dua radar canggih pada Angkatan Laut Filipina untuk mendorong kemampuan pengintaian di Laut China Selatan. Australia juga mengkhawatirkan aksi China di wilayah sengketa. ”Pembangunan pulau- pulau buatan dan kemungkinan militerisasi menciptakan kondisi tegang dan tidak percaya antara pihak yang mengklaim dan negara-negara lain di kawasan,” kata Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop.

”Kami mendorong semua pihak yang mengklaim untuk menahan diri dari perilaku memaksa dan aksi-aksi sepihak yang bertujuan mengubah status quo di wilayah sengketa,” ungkap Bishop. Presiden AS terpilih Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang, juga mengkritik perilaku China di Laut China Selatan. Dia juga mengisyaratkan kemungkinan mengadopsi pendekatan lebih keras terhadap perilaku China di kawasan itu dibandingkan Presiden AS Barack Obama.

Departemen Luar Negeri (Deplu) AS menyatakan tidak berkomentar pada masalah tersebut, tapi Juru Bicara Deplu AS John Kirby menegaskan, ”Kami secara konsisten menyeru China serta pihak lain yang mengklaim untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan sengketa, serta menahan diri dari melakukan reklamasi lahan dan konstruksi fasilitas baru serta militerisasi.”

Muh shamil


Berita Lainnya...