Edisi 16-12-2016
Deputi Bakamla Tersangka Suap Rp2 M


JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Deputi Informasi Hukum dan Kerja Sama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Hadi Susilo sebagai tersangka suap.

Eko diduga menerima uang Rp2 miliar atas pengadaan satelit monitoring di Bakamla senilai Rp200 miliar. Selain Eko, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain dari PT Melati Technofo Indonesia (MTI), yakni Hardy Stefanus, Muhammad Adami Okta, dan Fahmi Darmawansyah. Fahmi yang merupakan Direktur PT MTI saat ini masih dalam pengejaran. “Setelah melakukan pemeriksaan 1 x 24 jam selepas penangkapan dan gelar perkara, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan keempat orang sebagai tersangka,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Kantor KPK, Jakarta, kemarin.

Agus menjelaskan, Eko diduga menerima Rp2 miliar dari PT MTI sebagai pemenang tender pengadaan alat monitoring satelit 2016 yang masuk dalam APBN Perubahan 2016. Penangkapan para tersangka dilakukan di dua tempat berbeda. Awalnya, penyidik KPK memperoleh informasi tentang adanya penyerahan uang dari Hardy dan Adami kepada Eko di kantor Bakamla, Jalan Dr Soepomo, Jakarta Pusat, pada Rabu (14/12) pukul 12.30 WIB. Usai transaksi suap, penyidik menyergap dua pegawai PT MTI tersebut di areal parkir Bakamla.

Selanjutnya penyidik menangkap Eko di ruang kerjanya. Dalam operasi tangkap tangan tersebut diamankan uang senilai 2 miliar dalam bentuk dolar AS dan Singapura. Satu jam kemudian, penyidik juga mengamankan satu orang Danang Sri Radityo (DSR) di kantor PT MTI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Namun DSR hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi. Wakil Ketua KPK La Ode Muhammad Syarif, uang suap itu merupakan commitment fee sebesar 7,5% dari nilai pengadaan. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan KPK, pengadaan monitoring satelit di Bakamla semula dianggarkan sekitar Rp400 miliar.

“Namun kemudian di revisi anggarannya karena ada upaya penghematan negara menjadi Rp200 miliar,” ujarnya. Menurutnya, pemberian suap ke Eko dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran. Uang suap itu juga merupakan pemberian pertama. Atas dugaan tindak pidana korupsi itu, Eko disangkakan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU tahun 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal ini mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar. Adapun tiga tersangka dari PT MTI disangkakan pasal 5 ayat 1hurufaataupasal5ayat 1huruf b atau pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

La Ode melanjutkan, terkait dengan kasus ini KPK bekerja sama dengan Puspom TNI. Jika ada oknum tentara yang terlibat, KPK akan menyerahkan kepada Pusat Polisi Militer atau Puspom TNI. “TNI telah menyampaikan apresiasi bahwa informasi yang disampaikan KPK dalam upaya pengusutan kasus ini dan melakukan pengamanan yang dibutuhkan KPK jika ada upaya pengusutan selanjutnya. Bahwa kewenangan KPK fokus kepada pelaku-pelaku dari sipil. Jika ada pelaku dari TNI maka akan dilakukan komunikasi lebih jauh dengan mekanisme di pengadilan militer,” tandasnya.

Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengimbau tersangka Fahmi Darmawansyah segera menyerahkan diri. Penyidik KPK, kata dia, telah mempunyai alat bukti cukup untuk menjerat Fahmi sebagai tersangka. “Walau belum dilakukan pemeriksaan terhadap FD, dari informasi-informasi dan buktibukti yang ada, yang bersangkutan diduga sebagai salah satu pemberi (uang suap) sehingga turut ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

Menurut mantan peneliti Indonesia Corruption Watch ini, para tersangka ditahan di tempat berbeda. Eko ditahan di Rutan Polres Jakarta Pusat, Hardy di Rutan Polres Jakarta Timur, sedangkan Adami Okta di Rutan KPK Guntur.

Binti mufarida