Edisi 16-12-2016
DPR Janji Tuntaskan Persoalan Honorer


JAKARTA – DPR belum memutuskan revisi Undang- Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) sebagai rancangan undang-undang (RUU) usul inisiatif Dewan pada rapat paripurna kemarin.

Dengan begitu, pembahasan RUU tersebut belum juga bisa dilakukan. Akibat lebih jauh adalah nasib tenaga honorer dan pegawai tidak tetap (PTT) yang menuntut pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil (PNS) belum juga jelas. Namun demikian, DPR berjanji akan menuntaskan masalah honorer dan PTT ini. Revisi UU ASN kini sudah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 dan di-carry over ke 2017.

Janji kepada honorer dan PTT ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Pengusul Revisi UU ASN Rieke Dyah Pitaloka. Rieke menjelaskan, RUU ASN sudah disepakati masuk Prolegnas Prioritas 2016 sejak pertengahan 2016. Badan Legislasi juga sudah melakukan harmonisasi dan disetujui oleh 10 fraksi dan telah bersurat ke Pimpinan DPR. Selanjutnya yang diperlukan adalah pengesahan menjadi usul inisiatif DPR melalui rapat paripurna.

“Diharapkan pada pembukaan masa sidang DPR setelah reses 16 Desember 2016 hingga 9 Januari 2017 segera ada penjadwalan melalui Badan Musayawarah (Bamus) atau pengganti Bamus mengenai revisi UU ASN sebagai usul inisiatif DPR,” ujarnya kemarin saat menerima audiensi sejumlah perwakilan honorer di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Politikus PDI Perjuangan ini juga akan mengingatkan kepada Pimpinan DPR untuk bersurat kepada Presiden agar Surat Presiden (Surpres) RUU bisa disahkan pada pembukaan masa sidang mendatang.

Wakil Ketua DPR Bidang Kesra Fahri Hamzah berpandangan, pada dasarnya DPR setuju untuk merevisi UU ASN. Hanya, dalam pembahasan UU juga ada peran pemerintah sehingga akan terjadi tarik menarik antara keduanya. RUU ASN tersebut terkait dengan perencanaan sistem kepegawaian dan menyangkut manusia yang telah mengabdi kepada negara dan masyarakat selama belasan tahun sehingga patut dijadikan pegawai tetap.

Fahri berjanji akan meminta agar surat dari Baleg terkait RUU ASN ini dapat dibawa ke rapat pimpinan (rapim) terdekat untuk selanjutnya dijadwalkan di rapat Bamus. Fahri berharap agar proses itu bisa diselenggarakan pada masa reses agar bisa ditetapkan pada pembukaan masa sidang ke tiga 10 atau 11 Januari 2017. Sementara itu, ribuan tenaga honorer dan PTT dari berbagai daerah dan bidang profesi mendatangi Gedung DPR untuk meminta percepatan revisi UU ASN kemarin.

Mereka yang menamakan diri Komite Nasional RUU ASN juga menyampaikan keluh kesah serta aspirasi kepada Pimpinan DPR. Presidium Komite Nasional RUU ASN Mariani berharap agar selama tiga tahun mengabdi pemerintah wajib mengangkat mereka menjadi PNS secara langsung tanpa melalui ujian, melainkan hanya seleksi administrasi pasca 6 bulan RUU ASN disahkan.

“Kami juga meminta diberikan lima jaminan sosial yakni, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian,” ujarnya.

Kiswondari