Edisi 11-01-2017
Pemerintah Tutup 800.000 Situs


JAKARTA - Langkah pemerintah menertibkan situs ilegal dan akun media sosial (medsos) anonim telah dilakukan jauh-jauh hari.

Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) menyatakan telah menutup 800.000 situs ilegal akun medsos anonim. ”Total hampir 800.000 lah (yang ditutup). Situs yang paling banyak. Ada juga media sosial, Facebook, Twitter, macam- macam. Tapi yang paling banyak situs ilegal bermuatan pornografi.

Itu dilakukan sejak sebelum saya jadi menteri sampai sekarang,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, setiap bulan Kominfo melaporkan penutupan situs dan akun medsos di situs resmi Kominfo. Menurutnya, penutupan situs dan akun medsos oleh Kominfo didasarkan pada konten, bukan pada pemilik dan pengelola.

Dalam Undang- Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak diatur tentang pemilik atau pengelola situs. ”Karena UU pun tidak pernah menuliskan, kalau yang punya ini atau kalau redaksinya begini, tidak ada. Kebetulan ada yang terafiliasi dengan siapa, dimiliki siapa, kebetulan saja,” jelasnya. Mengenai berita tidak benar (hoax), menurutnya hal itu bisa dicek langsung di situs www.turnbackhoax.id .

Dari situ bisa diketahui apakah itu berita hoax atau bukan berikut dengan fakta-faktanya. ”Contoh, berita Panglima TNI ceramah Maulid di markas FPI, padahal itu tidak benar. Nah , kami sampaikan faktafakta jika memang panglima TNI tidak pernah berceramah di sana,” terangnya. Rudiantara mengungkapkan, sebelum menentukan satu berita hoax atau bukan, Kominfo mempunyai tim khusus.

Setidaknya ada 30.000 orang yang melakukan verifikasi berita. Dan dalam memerangi berita hoax ini, pemerintah memiliki Satuan Tugas (Satgas) antara Kominfo dan Polri. ”Badan Siber Nasional nantinya hanya mengintegrasikan lembaga yang ada, nanti koordinasi dari mana, apakah ada Lemsaneg nanti ganti nama Basinas (Badan Siber Nasional), dan sebagainya. Kemudian dari Kominfo, ngumpul semua,” bebernya.

Menurut Rudiantara, pendirian Basinasnya di bawah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), tapi prosesnya di Kominfo. Dan eksekusinya, diintegrasikan bersama dengan kementerian/lembaga (K/L) lain yang terkait. ”Basinas ini yang mengintegrasikan, mengordinasikan termasuk orang-orangnya dari mana-mana juga di bawah ini.

Sandi itu salah satu fungsi Basinas nantinya,” ujarnya. Sementara itu, anggota Komisi I DPR Saifullah Tamliha meminta agar Kominfo membuka daftar situs apa saja yang sudah ditutup oleh pemerintahan Jokowi saat ini. Dan perlu dilihat apakah situs yang ditutup itu benar-benar situs negatif dan penyebar fitnah yang dapat membahayakan NKRI.

Selain itu, Tamliha mengingatkan agar situs-situs yang ditutup itu bukan hanya situs yang dianggap tidak mendukung Ahok, sementara situs lainnya yang kontennya negatif tapi justru dibiarkan begitu saja tetap beroperasi, serta situs yang isinya kritik membangun kepada pemerintah. ”Dia kan berjanji kalau mengkritik pemerintah tidak ditutup, yang fitnah tidak berdasar dan sesuai fakta yang ditutup,” tegasnya.

kiswondari




Berita Lainnya...