Edisi 11-01-2017
Tunggu Putusan MA, Lahan Belum Beres


SLAWI - Pembebasan lahan proyek jalan tol Pejagan-Pemalang seksi III dan IV (Brebes Timur-Tegal dan Tegal-Pemalang) belum tuntas.

Masih ada lahan milik empat warga yang belum bisa dibebaskan karena mengajukan upaya hukum lanjutan ke Mahkamah Agung (MA) terkait ganti rugi. Ketua Satgas B Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Pejagan- Pemalang Makmuri mengatakan, upaya hukum empat warga ini sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Negeri (PN) Tegal.

”Sampai saat ini putusan kasasi belum keluar. Apa pun keputusannya nanti kita jalankan. Yang jelas, karena belum ada keputusan maka ganti rugi belum bisa dibayarkan,” kata Makmuri kemarin. Lahan tersebut ada di Desa Karangjati, Kecamatan Tarub dan Desa Sidakaton, Kecamatan Dukuhturi.

Selain itu, lahan yang harus dibebaskan di seksi III dan IV sudah dibayarkan ganti rugi seluruhnya. ”Secarakeseluruhan progres pembebasan lahan di seksi III dan IV sudah mencapai 98%. Uang ganti rugi juga sudah dibayarkan,” tandasnya. Selain menunggu keputusan MA, Makmuri melanjutkan, pihaknya juga masih menunggu petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pembebasan lahan untuk exit tol di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna.

Ada juga lahan di lima desa yang harus dibebaskan sebagai akses keluar tol di wilayah Kabupaten Tegal, yaitu di Desa Gembong, Langgen, Pasangan, dan Pekiringan, Kecamatan Talang. Staff Legal PT Waskita Karya Narendra Aryo Bramastyo mengatakan, pengerjaan konstruksi ruas seksi III dan IV sudah mencapai 25% dari total 37 kilometer dari Brebes Timur hingga Pemalang.

Menurut Narendra, untuk ruas Pejagan hingga Pemalang, H-14 Lebaran ruas jalan ditargetkan sudah dapat dilewati secara fungsional oleh kendaraan meskipun pengerjaan konstruksi belum mencapai 100%. ”H-14 Lebaran sudah berupa LC cor tipis pada bagian lapisan bawah agar tidak berdebu dan becek.

Kalau Lebaran tahun lalu kan kondisinya sudah bisa dilewati tapi masih berdebu,” terangnya. Menurutnya, proses pengerjaan konstruksi tak mengalami kendala berarti selain faktor cuaca. Intensitas turun hujan yang tinggi menghambat proses pengurukan. Sebab pengurukan harus dilakukan dalam kondisi kering.

”Idealnya pengurukan dalam kondisi kering dari pengambilan di kwari ke mainroot (lokasi konstruksi). Tapi itu bisa disiasati oleh kontraktor yang di lapangan,” ucapnya. Menurut Narendra, gugatan warga ini membuat pengerjaan konstruksi harus menunggu hingga ganti rugi dibayarkan.

Secara umum, dia menilai proses pembebasan lahan berjalan lancar karena warga sepakat dengan harga ganti rugi yang ditetapkan. ”Memang informasinya ada yang sedang proses kasasi. Jadi kamimenunggu sampaisudahdibebaskan. Di samping mengerjakan fisik, tetapi harus mematuhi regulasiyangada,” ucapnya.

farid firdaus





Berita Lainnya...