Edisi 11-01-2017
Asing Kelola Pulau Rugikan Rakyat


JAKARTA – Pemerintah harus mempertimbangkan kembali rencananya memberi kesempatan asing untuk mengelola pulau di Tanah Air.

Pasalnya, langkah tersebut dinilai melanggar konstitusi dan merugikan rakyat. Selain itu, pengelolaan pulau oleh asing juga mengancam kedaulatan negara. Peringatan tersebut disampaikan anggota Komisi I DPR Saifullah Tamliha dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim Untuk Kemanusiaan Abdul Halim.

Sebelumnya, rencana pengelolaan pulau oleh asing disampaikan Menko Bidang Kemaritiman Luhut B Pandjaitan merespons permintaan Jepang. Luhut menyebut, demi investasi, asing bukan hanya bisa mengelola tapi juga menamai pulau di Indonesia. Saifullah Tamliha mengkritik keras rencana pemerintah melanggar karena Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Dia juga melihat langkah tersebut melanggar kedaulatan negara dan berpotensi diklaimnya pulau-pulau milik Indonesia. Dia mencontohkan, misalnya, suatu pulau dikelola oleh China, lalu banyak warga China yang tinggal dalam kurun waktu yang lama, potensi pulau Indonesia diklaim China jadi besar apalagi jika pulau itu pulau terluar. ”Pulau Sipadan dan Ligitan diklaim Malaysia karena mereka yang lebih dulu merawat dan mengelola pulau itu,” jelas politikus PPP itu.

Abdul Halim menegaskan, pengelolaan pulau-pulau kecil tidak boleh diberikan kepada orang asing. Hal ini bukan semata persoalan kedaulatan sebagaimana pandangan Guru Besar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana, tetapi seberapa jauh masyarakat Indonesia mendapatkan manfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. ”Tidak ada hal yang mendesak untuk melakukan itu.

Negara lain juga tidak melakukan pola pengelolaan pulau-pulau kecil kepada investor asing, sebaliknya justru mereka kembangkan dan perebutkan untuk kemakmuran rakyatnya, contohnya Jepang, Prancis, China, Denmark, dan lain-lain,”tegas Abdul Halim tadi malam. Menurut dia, pengelolaan pulau oleh asing melanggar Undang Dasar 45 dan asas kegotongroyongan.

Dia meyakini, jika diserahkan masyarakat akan mampu mengelolanya, untuk kemakmuran mereka. ”Ini bertentangan, dengan undang-undang. Banyak masyarakat yang dirugikan, salah satu tak dapat menikmati beberapa destinasi cantik secara bebas dan diwajibkan membayar ratusan ribu,” jelasnya. Dia mencontohkan, ada 109 kepala keluarga (KK) di Gili Sunut, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dikeluarkan dari pulau tersebut agar investor asing asal Singapura (PT Blue Ocean Resort) masuk dan membuat wisata bahari.

Dia lantas mengungkapkan, pemerintah tahun 2017 ini telah menargetkan 15 pulau diserahkan ke asing. Berdasar data yang dirilis Pusat Data dan Informasi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), 16 pulau yang dikuasai asing dan tidak bisa diakses tanpa izin pengelola. Pulau dimaksud tersebar di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Barat.

Menurut Kiara, lima pulau kecil sudah dikelola oleh investor pada 2014 dengan nilai investasi Rp3,074 triliun, lima pulau direalisasikan pada 2015, dan enam pulau dalam penjajakan. Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah mempersilakan asing mengelola pulau di Indonesia jika ingin menggunakannya untuk investasi. Hal ini merespons tawaran Jepang untuk mengelola salah satu pulau di Indonesia.

Luhut Binsar Panjaitan menuturkan, negeri sakura itu meminta ada satu wilayah atau pulau di Indonesia yang bisa digunakan untuk tempat peristirahatan kalangan lansia Jepang. Mantan menko polhukam itu menyebut Jepang berminat untuk menjadikan Pulau Morotai, Sulawesi Utara, sebagai salah satu wilayah sasaran rencana tersebut.

Namun, pihaknya juga menawarkan pulau-pulau eksotik lain untuk bisa dikelola Jepang. Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan, Pulau Morotai yang diincar Jepang sudah ditetapkan Presiden Jokowi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti halnya Mandalika, Tanjung Lesung, dan Tanjung Kelayang Belitung. ”KEK ini butuh investasi untuk membangun amenitas dan atraksi dalam konteks pengembangan destinasi wisata.

Maka kalau ada investor Jepang ingin menanamkan modal ke sana, harus disambut positif,” ujar dia dalam rilisnya kemarin. Dia juga menyebut Morotai juga masuk satu dari 10 Top Destinasi Prioritas, 10 Bali Baru. Hal ini karena Morotai mempunyai potensi wisata bahari yang besar. Di sisi lain, Morotai juga banyak peninggalan historis yang terkait dengan Jepang dan Perang Dunia II.

”Nakura, seorang prajurit Angkatan Darat Kekaisaran Jepang kelahiran Taiwan yang bertempur demi Jepang di dalam Perang Dunia II dan baru menyerah pada 1974 di Pulau Morotai, Indonesia. Jadi ada kedekatan sejarahnya. Pariwisata adalah soal proximity, kedekatan, baik jarak geografis, budaya, maupun sejarah,” jelasnya. Kementerian Pariwisata juga melihat besarnya peluangwisata lansia atau silver tourism, karena jumlahusia dinegeri tersebutbesar.

Sebagai mana halnya wisatawan Jepang, mereka biasanya mempunyai pengeluaran besar dan waktu tinggal yang lama. ”Karena itu, kalau ada investor Jepang yang mau masuk untuk market warta senior, pasti sudah menyiapkan semua amenitas yang dibutuhkan,” jelas mantan dirut PT Telkom ini. Investasi Jepang yang masuk, lanjut dia, juga akan mendrive atau pendorong bagi investor lain untuk masuk ke sana. Dengan demikian, Morotai akan semakin maju sebagai Bali Baru.

”Pamor Morotai makin mendunia, dan ini juga berkat promosi Wonderful Indonesia yang mendunia,” kata dia. Adapun Wakil Ketua Komisi IV DPR (Bidang Kemaritiman) Viva Yoga Mauladi sepakat asing boleh mengelola pulau untuk meningkatkan investasi. Namun, dia memberi catatan kerja sama yang dilakukan sesuai prosedur dan taat pada undangundang (UU) terkait, baik yang mengatur mengenai kepulauan maupun terkait penanaman modal.

”Itu bagian dari proyek investasi yang bisa dikembangkan. Kalau dari kepemilikan tanah atau pulau, itu kan memang tidakbolehdijual. Hanya sewa saja atau pemanfaatan saja,” kata dia. Menurut Viva, melalui prosedur yang benar adalah dengan cara-cara formal baik antara pemerintah dengan pemerintah (G to G) meskipun pada pelaksanaannya bisa bekerja sama dengan perusahaan nasional atau perusahaan lokal.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat langkah yang akan diambil pemerintah tersebut merupakan ide kreatif karena kenyataannya saat ini masih ada banyak pulau di Indonesia yang belum termanfaatkan secara ekonomi. Dari 17.508 pulau secara keseluruhan, masih ada ribuan yang belum bisa termanfaatkan.

kiswondari/yan yusuf /inda susanti

Berita Lainnya...