Edisi 11-01-2017
Pertumbuhan Ekonomi 2017 Diprediksi Berat


BANDUNG – Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 diperkirakan akan semakin berat dibanding 2016 lalu. Hal itu terlihat dari naiknya sejumlah kebutuhan masyarakat di awal tahun.

Mulai dari kenaikan tarif dasar listrik (TDL), kenaikan harga bahan bakar minyak, hingga naiknya harga cabai rawit mencapai Rp120.000/kilogram di pasaran. Kondisi tersebut diprediksi bisa memicu kenaikan inflasi. Dampak buruknya, daya beli masyarakat menjadi berkurang dan berimbas negatif terhadap perekonomian di tahun ini.

“Inflasi 2017 diprediksi semakin tinggi dibanding 2016. Karena di awal tahun saja sudah banyak kenaikan,” kata pengamat ekonomi Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi, dalam acara Obrolan Teras SINDO dengan tema “Tahun Baru, Harga Baru” yang berlangsung di Kantor KORAN SINDO, Jalan Natuna, kemarin. Menurut Acu, kebijakan pemerintah menaikan sejumlah komoditas cukup memeberatkan masyarakat.

Pemerintah harusnya bisa menunda kenaikan tarif dasar listrik dam bahan bakar minyak, sehingga tidak terlalu memberatkan masyarakat. “Harusnya bisa ditahan sementara. Karena kalau kenaikan berbarengan (seperti sekarang) tekanannya luar biasa. Bisa disebut ini inflasi sekali pukul,” ujarnya. Dia melanjutkan, banyak pihak terlalu menganggap remeh terkait angka inflasi ini.

Padahal tingginya inflasi ini dapat memicu masalah ekonomi yang cukup pelik. “Harga-harga tidak mau turun, terus buruh akan minta naik gaji,” katanya. Menurut dia, seharusnya pemerintah bisa menunda kenaikan salah satu bidang. Entah itu TDL atau BBM. Hal itu untuk menjaga daya beli masyarakat. “Karena di negara manapun untuk menumbuhkan perekonomian, daya beli masyarakat dijaga. Nah sekarang di global kita dipukul, di dalam (negeri juga) kita dipukul,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya menaikan TDL 900 VA itu apakah sudah sesuai dan melalui kajian yang baik atau tidak. Jangan sampai kenaikan ini hanya dilihat dari ajuan korporasi atau perusahaan kepada pemerintah. “Ini sudah sesuai atau belum,” ucapnya. Kemudian, pemerintah harus berani menurunkan kembali harga petralite atau menyediakan kembali premium sebagai pilihan yang bisa dibeli masyarakat.

“Saya berharap pemerintah dan masyarakat bisa segera menyesuaikan diri. Pemerintah juga harus membuka mata lebarlebar melihat kondisi masyarakat,” tandasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Hening Widiatmoko memandang, masalah ekonomi makro pada 2017 ini akan semakin berat. Pihaknya pun mengaku kesulitan mengetahui tingkat daya beli masyarakat saat ini.

Dia menyebut, tingginya harga cabai saat ini belum menjadi masalah berarti, karena bukan kebutuhan utama masyarakat. Namun yang dikhawatirkan adalah naiknya harga daging ayam. “Karena dalam lima tahun ini, setiap awal tahun kenaikan sejumlah komoditas seperti cabai, bawang, dan daging ayam selalu naik,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, kenaikan sejumlah komoditas sekarang ini bukan hanya ada pada masalah hulu, seperti produksi dan stok. Namun juga dipengaruhi oleh pola distribusi. “Seperti Cisomang yang tidak boleh dilalui kendaraan tonase besar selama 3 bulan ini juga jadi masalah. Sehingga inflasi akan naik, kecukupan kebutuhan pokok akan terganggu (jika arus distribusi tidak lancar),” ujarnya.

Selain itu, kata dia, sekarang ini tidak ada kebijakan yang jelas dari pemerintah pusat terkait masalah ekonomi ini. Sampai saat ini belum ada arahan atau kebijakan yang jelas dari mulai pusat sampai ke kabupaten/ kota. “Kalau pusatnya tidak jelas, daerah susah. Seperti kasus cabai. Kementan menyebutkan stok cabai aman sampai Februari. Tapi Kemendag bilang stok habis sehingga mahal. Ini hulunya harus juga dibenahi,” ucapnya.

D ia tetat berharap, perekomomian Indonesia khususnya Jawa Barat akan tetap baik di tahun ini. Angka inflasi diharapkan bisa tetap di angka 2,73%. “Ini semua tergantung ada kebijakan yang menetralisir,” tandasnya. Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar Eka Perwira meminta, pemerintah baik pusat dan daerah bisa melakukan program yang langsung menyentuh masyarakat di tengah kegalauan pembangunan ekonomi seperti sekarang.

Pemerintah juga harus menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat terkait kenaikan sejumlah kebutuhan. “Karena ini harus dievaluasi. Peningkatan harga serentak tidak mesti pada satu waktu,” ujarnya. Dia menyebut, untuk saat ini dampak dari kenaikan harga belum terlalu terasa. Namun saat kenaik ini dibarengi dengan kenaikan transportasi baru akan memberi dampak luar biasa.

“ Sekarang belum terasa tapi kalau transportasi naik baru terasa,” ungkapnya. Sementara itu, Ketua HLKI Jawa Barat Firman Turmantara mengimbau agar masyarakat atau konsumen untuk lebih cerdas menyikapi berbagai kenaikan ini. Masyarakat jangan diam karena yang paling terkena dampak dari kenaikan ini adalah masyarakat.

“Konsumen (masyarakat) jika keberatan bisa mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kita tidak boleh diam, karena kalau diam saja berarti kita dianggap setuju dengan kebijakan coba-coba ini,” pungkasnya.

mochamad solehudin

Berita Lainnya...