Edisi 11-01-2017
Massa HMI Nilai Kebijakan Jokowi Sengsarakan Rakyat


SEMARANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Semarang berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jateng kemarin. Mereka memprotes kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif dasar listrik (TDL), harga bahan bakar minyak (BBM), dan STNK.

Massa menilai kebijakan pemerintahan Jokowi itu mencederai dan menyengsarakan rakyat kecil. Dalam aksi itu, mahasiswa menuntut agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya karena dinilai tidak berhasil memimpin Indonesia dengan baik. Aksi dilakukan mahasiswa dengan cara longmarch dari Kawasan Simpanglima menuju kantor DPRD. Sebelum sampai ke kantor DPRD, mereka juga menggelar orasi di depan bundaran air mancur Jalan Pahlawan.

“Jokowi harus mundur, kebijakan- kebijakan yang diambil selama ini merupakan kebijakan ngawur. Turunkan Jokowi,” kata para peserta aksi. Menurut koordinator aksi Muhammad Faiq, aksi yang dilakukan tersebut merupakan bentuk keprihatinan atas kebijakan Jokowi yang gagal. Apalagi, tiga kebijakan yang ditelurkan awal 2017 ini sangat ber-dampak pada masyarakat.

“Tiga kebijakan yang diambil pemerintah, yakni kenaikan tarif listrik, BBM dan PNBP khususnya biaya surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat izin mengemudi (SIM), dan penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor menjadi pukulan telak bagi masyarakat. Masyarakat yang susah akan bertambah susah dengan adanya kenaikan ini, belum lagi dampak domino yang timbul darinya,” kata Faiq di sela-sela aksi.

Untuk kenaikan listrik, misalnya, pemerintah menaikkan dari Rp605/kwhmenjadiRp791/ kwh untuk pelanggan listrik 900 VA awal Januari lalu. Kenaikan akan kembali terjadi pada Maret menjadi rp1.304/kwh dan Rp1.325/kwh pada Mei. Belum lagi Juli 2015, pemerintah akan mengenakan penyesuaian otomatis setiap bulan seperti 12 tarif nonsubsidi pada pelanggan listrik 900 VA.

“Belum lagi kenaikan BBM Rp300 mulai 5 Januari lalu. Meski naik tidak seberapa besar, namun efek dominonya akan berdampak sangat besar,” tandasnya. Ironisnya, pemerintah seolah saling tuding dan tidak mau bertanggung jawab atas kenaikan tiga tarif tersebut.

andika prabowo

Berita Lainnya...