Edisi 11-01-2017
Nelayan Pertanyakan Kebijakan Cantrang


REMBANG – Sejumlah nelayan cantrang di Rembang masih mempertanyakan kejelasan status penerapan kebijakan larangan penggunaan alat tangkap ikan berupa cantrang.

Pasalnya, dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan menyebutkan, penggunaan cantrang berakhir pada 31 Desember 2016. Namun, dalam kegiatan dialog interaktif Gubernur Jateng bersama nelayan cantrang di Kabupaten Batang belum lama ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memutuskan untuk memperpanjang toleransi waktu penerapan larangan penggunaan alat tangkap tersebut hingga enam bulan ke depan di seluruh Indonesia.

Sayangnya, kebijakan tersebut tidak ditindaklanjuti dalam bentuk sosialisasi kepada nelayan di daerah. Dengan demikian, menyebabkan para nelayan kebingungan, apakah masih diperbolehkan memakai cantrang hingga enam bulan atau tidak. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Sukoco menyebutkan, selama enam bulan toleransi waktu yang diberikan, nelayan cantrang diperbolehkan melaut.

Namun dengan catatan, selama kurun waktu tersebut nelayan juga memperbaiki kapal dengan memasang alat tangkap yang baru. ”Selama enam bulan ini mereka masih tetap boleh melaut. Namun, mereka juga harus mempersiapkan penggantian alat tangkap. Jadi, nantinya ketika waktu toleransi yang diberikan sudah berakhir, mereka bisa langsung melaut dengan alat tangkap yang baru,” ungkapnya.

Dia menambahkan, per Januari 2017 seluruh perizinan pelayaran nelayan cantrang sudah secara otomatis berakhir masa berlakunya. Sementara untuk mengeluarkan kembali perizinan tersebut, pihaknya mengaku masih menunggu ketegasan dari pusat. ”Surat edaran resmi sudah kami terima sejak lama, tapi untuk ketegasannya kami masih belum jelas.

Jadi, per Januari 2017 kami masih belum menerbitkan perpanjangan surat laik operasi (SLO) bagi seluruh nelayan cantrang di Rembang,” tegasnya. Nantinya, jika pihaknya sudah menerima kejelasan kebijakan tersebut, nelayan bisa mengurus kembali perpanjangan masa berlaku SLO sehingga bisa kembali melaut.

Ia memastikan, dalam pekan ini kejelasan pelarangan cantrang sudah diketahui. ”Kami akan terus melakukan pendampingan kepada seluruh nelayan cantrang di Rembang. Termasuk, nantinya peralihan alat tangkap cantrang akan kami usahakan untuk membantu,” imbuh Sukoco. Sementara itu, salah satu nakhoda kapal cantrang, Arifin, warga desa Tasikagung, Kecamatan Kota Rembang, menyebutkan bahwa secara garis besar nelayan cantrang di wilayah itu tidak pergi melaut.

Mereka takut jika terkena razia di tengah laut karena tidak mengantongi izin. ”Izin hingga saat ini masih belum bisa keluar sehingga kami belum bisa melaut dan menganggur. Kami juga masih menunggu sebenarnya perpanjangan waktu pelarangan cantrang itu sudah diterapkan di Rembang atau belum,” katanya saat ditemui kemarin.

Adapun sedikitnya 239 nelayan cantrang Rembang yang terdaftar di PPP Tasikagung Rembang sudah sejak pertengahan Desember 2016 tidak berani melaut. Mereka hingga kini masih menunggu dan berharap kebijakan pelarangan penggunaan jaring cantrang bisa dihapuskan karena dinilai bisa berdampak pada perekonomian para nelayan.

AS

Berita Lainnya...