Edisi 11-01-2017
Pengelolaan BRT Masih Amburadul


SEMARANG - Mencuatnya kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Bus Rapit Transit (BRT) bantuan dari pemerintah pusat mengindikasi ada ketidaksiapan Badan Layanan Umum (BLU) BRT dalam mengelola angkutan massal di Kota Semarang.

Ketidaksiapan pengelolaan bus bantuan itu salah satunya terlihat dari terbengkalainya 25 bus bantuan Kementerian Perhubungan sejak Januari 2016 lalu. Terbengkalainya bus bantuan tersebut dimanfaatkan oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan dengan menyewakan bus bantuan itu kepada pihak lain.

Pelayanan BRT kepada masyarakat juga terus menjadi sorotan mulai dari masa tunggu bus yang masih terlalu lama sampai rusaknya fasilitas pendukung seperti halte. Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Agung Budi Margono, kondisi tersebut mengindikasi bahwa BLU sebagai operator tidak siap, baik dalam menerima bantuan bus maupun dalam hal penyediaan transportasi massal yang aman dan nyaman.

Karena itu, kata dia, pengelolaan BRT di bawah Dishubkominfo sebagai operator perlu ada pembenahan. Selama ini pengelolaannya masih belum mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. “Terbukti masih banyak keluhan dari masyarakat mulai dari BRT sering terlambat, halte yang rusak, dan lainnya,” kata dia, kemarin. Dia menjelaskan, untuk meningkatkan pengelolaan BRT supaya lebih profesional harus dikelola pihak lain.

Dalam hal ini pengelolaan bisa diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang fokus mengelola BRT. Salah satu BUMD bisa digunakan adalah PT Bumi Pandhanadan Sejahtera yang sudah disetujui pembentukannya dan sudah diperdakan pada Agustus lalu. Dengan dikelola pihak lain, Dinas Perhubungan hanya sebagai regulator dan tidak ikut campur dalam pengelolaan.

“Nanti BUMD tidak akan bisa macam-macam karena akan diaudit secara berkala oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” katanya. Pengamat Transportasi Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, Djoko Stijowarno menyatakan, pengelolaan bus bantuan tidak bisa main-main karena jika salah kelola bisa menyeret pejabat terkait masuk penjara.

“Ingat, kasus bus hibah di Yogyakarta? Sama halnya di Semarang jika pengelolaannya tidak tepat, maka akan terjadi hal yang sama,” katanya. Menurut dia, sejauh ini pemerintah tidak memiliki perencanaan transportasi dan tidak memiliki konsep ke depan yang jelas. Terbukti, hingga tahun ke-7 beroperasinya BRT atau sampai akhir 2016 belum ada perubahan berarti.

Karena itu, untuk memberikan pelayanan transportasi massal yang nyaman, pengelolaan BRT harus diserahkan kepada pihak swasta yang profesional dalam bidang transportasi. Pemkot Semarang berperan sebagai pengawas dan memberi subsidi. “Contoh saja, pengelolaan Trans Jakarta, dulu amburadul, tetapi setelah diserahkan ke swasta, perkembangannya sangat pesat. Bahkan sekarang pelayanan sampai dini hari,” katanya.

Dijelaskannya, ada lima hal perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna BRT Trans Semarang. Pertama , menambah koridor layanan dan jumlah armada bus operasi, pemanfaatan ITS berupa tiket elektronik, bus priority , jadwal, dan posisi bus. Kedua , menambah jam layanan operasi serta jangkauan operasi melayani mendekati kawasan perumahan dan permukiman. “Terakhir adalah penggajian awak bus lebih tinggi dari sopir biasa. Untuk melakukan itu diperlukan manajemen profesional,” katanya.

andik sismanto

Berita Lainnya...