Edisi 11-01-2017
Panwaslu Panggil Panitia Pagelaran Batik


KULONPROGO – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kulonprogo masih mendalami kasus pagelaran batik di malam tahun baru di Waduk Sermo, Kokap yang menampilkan gambar calon Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo.

Kasus ini masih dikaji oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) bersama Kejaksaan dan Kepolisian. “Kami masih kaji dan dalami kasus ini, untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran kampanye,” kata Tamyus Rohman, Ketua Panwaslu Kulonprogo di sela-sela sosialisasi pemilihan bupati dan wakil bupati Kulonprogo kepada pelajar dan mahasiswa di Gedung Kaca, Kompleks Pemkab kemarin. Panwaslu telah memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Baik Kepala Dinas Pariwisata Krissutanto selaku penangungjawab kegiatan, Sekretaris Dinas Pariwisata Rohedy Goenoeng, maupun perajin batik dan event organizer Jogja Pro.

Mereka masih dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kegiatan ini. “Semuanya sudah kami panggil, tinggal kajian terakhir bersama Gakumdu,” ujarnya. Tamyus sendiri tidak membeberkan hasil kajian awal bersama Gakumdu. Mereka masih akan mengkaji dan memutuskan kasusnya, ada muatan politis dan kampanye atau tidak. Salah seorang perajin batik Umbuk Haryanto mengakui dirinya sudah dipanggil oleh Panwaslu bersama Gito, perajin batik lainnya. Umbuk dipanggil karena ikut menampilkan karyanya dalam pagelaran ini.

Sedangkan Gito sebagai pemilik lukisan batik bergambar Hasto Wardoyo yang merupakan salah satu calon bupati. “Saya hanya menampilkan karya dalam bentuk baju, bukan lukisan,” imbuhnya. Panwascam Kokap menemukan adanya indikasi pelanggaran kampanye dalam gelaran ini karena ada lukisan batik bergambar kandidat calon, Hasto Wardoyo. Padahal penyelenggaranya adalah Dinas Pariwisata yang merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di pemerintahan Kulonprogo.

Dalam sosialisasi ini menghadirkan para mahasiswa dari kampus UAD, UNY, ataupun IKIP PGRI Wates. Sedangkan para pemuda yang diundang dari GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah maupun KNPI. “Pemuda ikut menentukan kualitas pilkada. Sebanyak 30 persen pemilih merupakan pemilih pemula,” sebut Ahmad Anfasun Marom, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY. Lebih lanjut dikatakan, pemuda dan mahasiswa merupakan para pemilih cerdas yang harus bijak dalam menggunakan hak-haknya.

Kuntadi


Berita Lainnya...