Edisi 11-01-2017
Blanko E-KTP Tak Pasti Januari


BANDUNG – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di berbagai daerah di Jawa Barat meragukan kebutuhan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dapat diterima bulan ini.

Keterlambatan pengiriman blanko e-KTP dikhawatirkan dapat menghambat kembali tuntasnya program e-KTP di 2017. Sejak Oktober 2016, program e-KTP tersendat karena hampir seluruh daerah di Tanah Air kehabisan blanko e-KTP. Tidak tersedianya blanko tersebut berdampak terhadap kepemilikan e-KTP warga.

Seperti yang terjadi di Jawa Barat. Januari 2017, masih ratusan ribu warga Jawa Barat belum memiliki e-KTP. Persoalan kekosongan blanko e-KTP di Kantor Disdukcapil di berbagai daerah belum juga tersedia. Di Kabupaten Garut misalnya, sekitar 20.000 warga yang telah melakukan perekaman data untuk mendapatkan e-KTP belum juga bisa direalisasikan.

Sebab, ketersediaan blanko e-KTP masih kosong. Kepala Disdukcapil Kabupaten Garut Darsani mengatakan, antrean warga untuk mendapatkan e-KTP masih cukup banyak. Namun, seluruh warga yang telah melakukan rekam data belum bisa mendapatkan e-KTP karena tidak adanya blanko. Menurut dia, kekosongan tersebut sudah terjadi sejak 2016 lalu.

Dia mengungkapkan, antisipasi yang dilakukan Pemda Garut adalah memberikan surat keterangan sementara yang diterbitkan Disdukcapil Kabupaten Garut kepada warga. Surat keterangan tersebut sah untuk berbagai kepentingan. “Masyarakat jangan khawatir, karena surat keterangan sementara yang kami keluarkan sah untuk berbagai kepentingan umum,” kata Darsani, di Kantor Disdukcapil Garut kemarin.

Dia menjelaskan, Pemkab Garut telah mengeluarkan surat edaran yang diberikan pihak kementerian, terkait surat keterangan sementara yang diberikan berlaku untuk berbagai kepentingan umum, seperti pemilu, pilkada, pilkades, perbankan, keimigrasian, asuransi, BPJS, pernikahan, kepolisian, dan lainnya.

Surat keterangan sementara pengganti blanko e-KTP itu setidaknya berlaku selama enam bulan setelah surat itu diterbitkan. “Semua keperluan itu telah tercantum dalam surat edaran dari kementerian nomor 471.13/11691/dukcapil, perihal format surat keterangan sebagai pengganti e-KTP. Jadi jangan khawatir surat tersebut tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Darsani sendiri mengaku belum mengetahui pasti kapan pemerintah pusat akan memberikan blanko e-KTP untuk warga yang telah melakukan perekaman. “Masih dalam proses lelang. Informasinya (blanko e-KTP) segera akan diberikan kepada masyarakat,” imbuhnya. Kondisi serupa juga masih terjadi di berbagai kabupaten/ kota di Jabar.

Di Kota Cirebon, sedikitnya 15.934 warga Kota Cirebon juga belum memperoleh e-KTP. Kekosongan blangko menjadi persoalan pencetakan e-KTP. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Cirebon mencatat, jumlah penduduk wajib KTP 295.346 jiwa.

Dari jumlah itu, 230.142 jiwa di antaranya terdata telah melakukan perekaman e-KTP. “Sementara yang belum melakukan perekaman tercatat 15.934 jiwa. Artinya mereka belum punya e-KTP,” kata Kepala Disdukcapil Kota Cirebon Sanusi, kemarin. Selain belum melakukan perekaman, penyebab para penduduk belum memperoleh e-KTP akibat kekosongan blangko. Kondisi itu telah terjadi sejak sekitar akhir Oktober 2016 hingga kini.

Pihaknya belum dapat memastikan waktu ketersediaan kembali blangko yang kosong tersebut. Informasi yang beredar, blangko akan kembali terisi pada Januari ini. Namun, dia menyangsikan informasi itu. “Sepertinya tak mungkin Januari karena kan harus melalui proses lelang dulu. Kemungkinan antara Februari-Maret, jadi kami cuma bisa menunggu,” katanya.

Sementara itu, di Kota Bandung, 82.890 warga wajib KTP juga mengalami hal serupa. Disdukcapil Kota Bandung terus menyelesaikan program perekaman data dan gencar melakukan sosialisasi terhadap warga. Menurut Kasi Penyuluhan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Bandung, Hanny Diyah hingga kini jumlah warga Kota Bandung yang belum melakukan perekaman mencapai 82.890 orang.

Meski demikian, pihaknya belum bisa memberikan keterangan pasti, kapan warga yang telah melakukan perekaman dapat menerima kepingan e- KTP. Pasalnya keberadaan blangko langsung diberikan dari pusat. Sehingga sebagai penggantinya, warga yang telah melakukan perekaman, namun belum mendapatkan kepingan KTP-el mendapatkan surat keterangan pengganti identitas resmi.

Dimana dalam surat tersebut tercantum data identitas seperti KTP, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal warga yang merekam data. Sehingga surat tersebut bisa digunakan untuk berbagai keperluan administrasi seperti SIM, STNK, Kartu Kesehatan maupun perbankan.

nur azis/ erika lia/ tomi indra/ nanang kuswara/ yugi prasetyo/ dadang hermansyah/ aam aminullah/ heru muthahari/ fani ferdiansyah

Berita Lainnya...