Edisi 11-01-2017
Gaji Cair, Tapi Tunjangan Hilang


BANDUNG – Janji Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tertunda paling lambat Selasa( 10/1) ternyata meleset. Hingga kemarin, masih ada PNS yang belum menerima gaji secara penuh.

Sementara, bagi PNS yang telah menerima gaji, mengeluhkan hilangnya dana tunjangan dalam gaji mereka. Para PNS ini hanya menerima gaji pokoknya saja. Kondisi ini dialami sejumlah PNS yang berada di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemkot) Cirebon. Berdasarkan informasi, sebagaian PNS di Pemkot Cirebon telah menerima gaji yang sempat terlambat diterima pada bulan ini.

Namun, keluhan lain muncul bagi sejumlah PNS yang telah menerima gaji, namun, hanya gaji pokok yang mereka terima tanpa tunjangan. Hilangnya tunjangan itu dialami para PNS yang berprofesi sebagai guru SMA dan SMK se-Kota Cirebon yang statusnya dialihkan sebagai PNS Provinsi Jawa Barat. Setidaknya 870 guru berstatus PNS Provinsi Jabar di kota ini tak menerima tunjangan profesi pendidik (TPP).

“Hari ini (kemarin) sudah terima gaji melalui rekening bank. Tapi tidak seperti sebelumnya, gaji yang saya terima tanpa TPP,” ungkap seorang guru di salah satu sekolah di Kota Cirebon, kemarin. Biasanya, kata dia, tunjangan diberikan bersamaan dengan gaji. Tanpa tunjangan, dia merasa penghasilannya lebih kecil dari sebelumnya.

Padahal, ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dengan penghasilan yang diterimanya itu. Sebelum pengalihan status kepegawaiannya menjadi PNS Provinsi Jabar, setiap bulan dia biasanya menerima gaji lebih dari Rp3 juta, ditambah TPP sekitar Rp1 juta. Dia pun mengaku tak mengetahui alasan ketiadaan TPP pada pencairan gaji awal tahun ini.

Dia mengaku kebingungan menutupi kekurangan kebutuhan keluarganya, terlebih saat ini rata-rata harga kebutuhan naik. Namun dia mengatakan, tak bisa berbuat banyak. Harapannya hanya satu, tunjangan tetap diberikan sekalipun terlambat. Tidak hanya guru, hilangnya alokasi dana tunjangan juga dialami PNS di Kota Cirebon, terutama berupa tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) yang dialokasikan dari daerah.

Namun, bagi PNS golongan tersebut dipastikan akan menerima tunjangan TPP. Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Cirebon Iing Daiman mengatakan, TPP dari daerah belum diberikan bersamaan dengan gaji. “Masih penyesuaian sistem dalam penerapan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) yang berlaku mulai 1 Januari 2017,” terangnya, kemarin.

Hanya, dia menjanjikan TPP akan dicairkan paling cepat minggu ini. Bila pun tidak, tunjangan dicairkan minggu depan, tak sampai akhir Januari. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengakui, hingga saat ini masih ada PNS, terutama tenaga pengajar yang belum menerima gaji. Keterlembatan pembayaran gaji bulan ini, kata dia, disebabkan berbagai faktor.

Salah satunya adalah adanya alih kelola sejumlah kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan Undang- Undang 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah. Seperti alih kelola SMA/ SMK, Perhubungan, Kehutanan, dan Pertamabangan. Adanya alih kelola tersebut Pemprov Jabar mendapat tambahan PNS sebanyak 29.000. 28.000 di antaranya merupakan tenaga pengajar atau guru. Pengalih kelolaan tersebut mulai berlaku per 1 Januari 2017 ini.

Namun kata Aher sapaan akrab Ahmad Heryawan, belum seluruhnya pengalih keolaan tersebut selesai seluruhnya. Terutama mengenai administrasi kepegawaian. “Jadi secara de facto (fakta) sebagiam ASN (aparatur sipil negara), pertambangan, kehutanan, perhubungan sudah pindah ke provinsi. Tapi de jure (hukum) belum semuanya (pindah).

Dampaknya gaji terlambat,” kata Aher, kemarin. Dia meminta semua pihak memahami kondisi yang terjadi. Karena anggaran untuk gaji PNS sudah siap diluncurkan hanya tinggal menunggu kelengkapan administrasi kepegawaian dan adminisitrasi lainnya. “Jadi tinggal kelengkapan administrasi perpindahan dari kabupaten/kota ke provinsi dengan SK BKN (Badan Kepegawain Negara),” katanya.

Pihaknya menegaskan, gaji bulan Januari akan segera dibayarkan. Keterlambatan ini hanya masalah administrasi sehingga tidak akan sampai berbulan-bulan. “(Pokoknya) selesai minggu depan juga. Jangan khawatri (keterlambataan sampai) berbulan-bulan. (Keterlambatan) ini pun karena faktor administrasi,” tandasnya.

Sementara itu, seorang PNS yang bekerja di lingkungan Pemprov Jabar mengaku belum menerima gaji hingga kemarin. Menurut dia, keterlambatan penerimaan gaji ini baru dia alami setelah bertuga selama 6 tahun di lingkungan pemprov Jabar. “Sampai sekarang memang belum cair,” kata dia.

Dia memahami keterlambatan pembayaran gaji tersebut. Namun, keterlambatan pembayaran gaji ini diharapkan bisa segera dibayarkan. “Tentu harapannya gaji bisa cepat dicairkan,” ungkapnya.

mochamad solehudin/ erika lia/ tomi indra

Berita Lainnya...