Edisi 11-01-2017
Perubahan Mitra Kerja Komisi di DPRD Dipertanyakan


INDRAMAYU – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Indramayu mempertanyakan perubahan mitra kerja komisi-komisi menyusul perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemkab Indramayu awal 2017 lalu.

Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Indramayu Abdul Rohman mengatakan, perubahan SOTK tersebut seharusnya diputuskan melalui mekanisme perubahan peraturan DPRD. “Perubahan yang dilakukan soal perubahan mitra kerja hanya ditandatangani oleh pimpinan. Kami mempertanyakan mekanisme tersebut,” ungkapnya, kemarin.

Keputusan Pimpinan DPRD Indramayu Nomor 170/08/KP/ DPRD/2016 tentang Perubahan Mitra Kerja pada Komisi-Komisi tersebut dinilai bertentangan dengan Peraturan DPRD Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib DPRD. “Perubahan komposisi mitra kerja, kami anggap harus melalui mekanisme peraturan DPRD lagi,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kabupaten Indramayu Azun Mauzun. Menurutnya, perubahan mitra kerja harus melalui mekanisme yang diatur dalam Tata Tertib DPRD. “Harus ada penyelarasan lagi untuk membuat peraturan DPRD yang baru, untuk perubahan komposisi mitra kerja,” katanya.

Untuk diketahui, akibat perubahan SOTK baru, ada sejumlah komisi-komisi yang berkurang jumlah mitra kerjanya dan ada pula komisi yang mitra kerjanya bertambah.

tomi indra

Berita Lainnya...