Edisi 11-01-2017
Proyek Gedung DPRD KBB Ditunda Setahun


BANDUNG BARAT – Proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang awalnya akan dilakukan awal tahun ini dipastikan molor. Penyebabnya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Sekretaris Komisi III DPRD KBB Pither Tjuandys mengatakan jika penundaan pembangunan gedung DPRD itu murni karena soal anggaran dan bukan karena agenda politik. Selain itu anggaran yang ada pun lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur jalan bagi kepentingan masyarakat.

“Meski saat ini sudah memasuki tahun politik jelang Pilkada KBB 2018, namun ditundanya pembangunan gedung DPRD tidak ada sangkut pautnya dengan agenda politik tersebut,” tegas Pither saat dihubungi kemarin. Diakuinya memang banyak pihak yang mengaitkan penundaan gedung itu karena alasan kepentingan politik.

Tapi hal itu terbantahkan mengingat semua fraksi di DPRD KBB sepakat untuk menunda terlebih dahulu pembangunan gedung DPRD karena lebih memprioritaskan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Pither mengatakan, kondisi infrastruktur jalan saat ini lebih penting dari pada pembangunan gedung dewan lantaran kondisinya cukup memprihatinkan.

Terutama sejumlah infrastruktur jalan yang menyambungkan antar desa dan jalan yang menjadi akses menuju sejumlah objek wisata di KBB. “Perbaikan jalan itu yang jadi prioritas kami. Buat apa membangun gedung dewan yang mewah dengan dana ratusan miliar sementara infrastruktur jalan bagi masyarakat belum nyaman,” terangnya.

Dia menilai, pembangunan gedung DPRD yang akan mulai dibangun pada akhir 2017 yang lokasinya di sekitaran dekat lingkungan Perkantoran Pemkab Bandung Barat akan lebih memungkinkan. Pasalnya kebutuhan anggaran lebih mencukupi dengan menggunakan anggaran perubahan 2017 dan anggaran murni 2018 mengingat anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

Dirinya ingin dengan adanya rotasi pada pembentukan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru, bisa jauh lebih baik dalam mengerjakan segala proyek infrastruktur yang sudah direncanakan termasuk infrastruktur jalan dan gedung DPRD. Jangan sampai seperti pengerjaan proyek Purabaya-Jati Saguling, sudah dua tahun tidak beres-beres dan harus dilanjutkan di 2017 ini.

“Kami di komisi III terus menyoroti proyek tersebut. Mudah- mudahan Bupati juga dalam menempatkan jabatan seseorang itu bukan karena kedekatan, tapi karena memiliki kemampuan dan prestasi,” ujarnya. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kabupaten Bandung Barat Anugrah membenarkan penundaan terhadap pembangunan gedung dewan tersebut.

Ditundanya pembangunan gedung itu lantaran tidak mendapatkan persetujuan anggota dewan dengan alasan nilai anggarannya yang terlampau besar. Dewan beralasan, anggaran tersebut lebih baik disalurkan pada hal lain yang lebih diprioritaskan. “Pembangunan gedung dewan ditunda karena tidak dapat persetujuan dewan. Alasannya dari dewan kepada kami, karena tidak ada uangnya sehingga harus ditunda.

Padahal kami sudah merencanakan akan melakukan pembangunan di awal tahun ini,” ucapnya. Anugrah menjelaskan, pembangunan gedung dewan ini kemungkinan akan dimulai pada akhir tahun depan dengan menggunakan anggaran perubahan 2017. “Kebutuhan anggaran untuk pembangunan gedung dewan ini mencapai Rp130 miliar sehingga kami upayakan akan cari bantuan dari pusat dan provinsi,” imbuhnya.

nur azis

Berita Lainnya...