Edisi 11-01-2017
Sleman-Gunungkidul Jamin Peserta Jamkesda


SLEMAN – Pemkab Sleman dan Gunungkidul langsung angkat bicara terkait informasi ditolaknya pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) oleh puskesmas dan rumah sakit.
Kedua pemeritahan menyatakan Jamkesda memang dihapus, tapi langsung diintegrasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminanan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pemkab Sleman misalnya, mengungkapkan bahwa layanan Jamkesda per Desember 2016 sudah tidak berlaku lagi. Namun bukan berarti warga pemegang kartu Jamkesda tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan.

Sebab secara otomatis mereka langsung bermigrasi sebagai peserta BPJS Kesehatan. Hanya karena jumlahnya banyak untuk pencetakan kartu BPJS tidak bisa sekaligus tapi secara bertahap. Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, bagi warga yang sebelumnya masuk program Jamkesda secara otomatis langsung menjadi peserta BPJS. Sehingga mereka tetap dapat mendapatkan layanan kesehatan. Namun untuk kartu BPJS Kesehatan yang belum jadi, jika ingin mendapatkan layanan kesehatan harus menunjukkan KTP dan nomor induk kependudukan (NIK). Sebab secara sistem nama mereka sudah terdaftar.

“Jika ada satu dua warga yang tidak ter-cover kami bisa memahaminya, namun jangan digeneralisir,” pinta Sri Purnomo seusai penyerahan hibah mobil ambulance dari PT Bank Mandiri kepada RSUD Sleman di rumah sakit setempat, kemarin. Karena itu warga diminta tidak panik dan khawatir terhadap penghapusan Jamkesda dan pengintergrasian ke BPJS Kesehatan. Bupati menjamin mereka tetap akan mendapatkan layanan kesehatan. Yang pasti pemegang kartu Jamkesa saat berobat ke puskesmas maupun rumah sakit tetap akan dilayani. Tidak akan ditolak. “Ini sudah komitmen kami, untuk memberikan layanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Nurulhayah mengatakan, warga Sleman yang mengikuti program Jamkesda dan bermigrasi ke BPJS ada 88.136 orang, terdiri dari 52.083 penerima bantuan iuran (PBI) dan 36.053 peserta mandiri. Dari jumlah itu untuk kartu BPJS baru selesai untuk tiga kecamatan, yaitu Sleman, Depok, dan Mlati. Namun nama- nama peserta sudah dikirim ke masing-masing puskesmas. “Adanya penolakan Jamkesda karena tanggal 1-3 Januari lalu, selain libur juga karena aplikasi belum siap. Sehingga terjadi gangguan dalam pelayanan, tapi sejak tanggal 3 Januari siang sampai hari ini pelayanan sudah lancar,” tutur mantan Kepala Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sleman itu.

Direktur RSUD Sleman, Joko Hastaryo mengatakan, untuk peserta Jamkesda pihaknya tetap melayaninya dan tidak ada penolakan. “Kami tetap memberikan layanan yang baik,” janjinya.

Terintegrasi Sejak Januari 2016

Pemkab Gunungkidul pun membantah adanya penolakan pasien Jamkesda seperti yang diungkap anggota DPRD DIY. Hingga saat ini puskesmas dan rumah sakit tetap melayani semua pasien yang dibantu subsidi oleh pemkab melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan. “Bukan ditolak, ini ada kesalahpahaman. Namun kami sudah tidak lagi menganggarkan Jamkesda karena anggaran diintegrasikan ke JKN,” ucap Sekretaris Dinkes Gunungkidul Dewi Irawati kepada wartawan kemarin.

Pemkab Gunungkidul menjadi pemkab yang pertama kali di DIY bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, anggaran Jamkesda langsung dialihkan ke JKN dan digunakan untuk membiayai warga kurang mampu yang tercecer program pemerintah pusat melalui jaminan kesehatan masyarakat yang diintegrasikan dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS). “Kalau warga tetap ditangani, justru lebih baik daripada sebelumnya. Asalkan memang mereka memegang JKN,” ujarnya.

Integrasi dari jamkesda ke JKN ini sudah dilakukan sejak 1 Januari 2016. Waktu itu sebanyak 22.660 warga miskin menerima JKN dan bisa digunakan untuk berobat di semua puskesmas dan rumah sakit. Upaya integrasi dilakukan lantaran pengintegarsian ke JKN lebih menguntugkan warga. Pertama, semua penyakit bisa di-cover BPJS sesuai fasilitas layanan kesehatan yang ditempuh. Berbeda dengan Jamkesda yang hanya bekerja sama dengan 30 peskesmas dan 26 rumah sakit. “Begitu juga dengan klaim juga terbatas, kalau BPJS tidak terbatas,” jaminnya seraya menambahkan, di tahun lalu pemkab mengeluarkan anggaran Rp6,25 miliar dari alokasi Jamkesda yang dialihkan ke BPJS.

Sementara, Kepala Dinas Sosial Gunungkidul, Siwi Irianti mengatakan, tahun ini pihaknya masih menganggarkan untuk JKN bagi 45.000 warga kurang mampu. “Kami siapkan anggaran sebesar Rp12,5 miliar untuk JKN,” sebutnya. Hingga saat ini sudah tercatat 33.000 warga yang sudah diintegrasikan dari jamkesda ke JKN BPJS melalaui kartu Indonesia sehat.”Kita masih akan sisir sebanyak 12 ribu warga untuk masuk JKN dengan bantuan dana dari APBD ini.”

Priyo setiawan/ suharjono

Berita Lainnya...