Edisi 11-01-2017
Pemkab Nonaktifkan Pejabat Kesbangpol


MUARADUA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan terhitung sejak kemarin menonaktifkan Hy,40, dari jabatannya sebagai Kasi Politik Kesbangpol dan Linmas.

Keputusan itu diambil setelah Hy ditahan dan ditetapkan tersangka oleh penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Baturaja di Muaradua (Cabjari Muaradua), Senin (9/1) malam. Kepala BKD OKU Selatan Joni Rafles mengatakan, selain menonaktifkanHysebagaiKasi Politik, Pemkab OKU Selatan juga melepaskan yang ber - sangkutan dari jabatan lainnya. Hal ini dilakukan, gu-na memastikan seluruh akti vi-tas dan kegiatan kantor ber jalan.

”Baik sebagai Kasi, ataupun PPK dan juga PPTK semua ke - giatan kantor akan kita ber - hen tikan. Karena menyangkut pelaksanaan semua kegiatan mulai dari aktivitas kantor hing ga memang aktivitas ur - gen,” kata Joni, kemarin. Dia mengatakan, pember - hen tian Hy dari jabatannya, sesuai dengan ketentuan. Ke - bijakan in i berlaku untuk semua pejabat. “Kebijakan ini memang berlaku bagi semua ASN dan pejabat Eselon II, III dan IV. Ketentuan memang seharusnya memberhentikan bersangkutan dari jabatan diem bannya,” tambah Joni.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten OKU Selatan, Is - kan dar mengatakan, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Kejaksaan Negeri (Kejari) terkait salah satu pejabat di Kesbangpol dan Linmas dita - han usai tetapkan tersangka. “Untuk laporan adanya ASN kita yang terjerat kasus korupsi memang sudah ada, kami ma - sih menunggu konfirmasi be - ru pa surat tembusan dari Kejak saan Negeri, akan menjadi dasar mengambil langkah se - lan jutnya.

Sementara waktu su dah dinonaktifkan,” kata Iskandar. Pemkab OKU Selatan, me - nurut Iskandar, tidak mem be - ri kan pendampingan hukum ke bersangkutan. Pemkab OKU Selatan menyerahkan se - penuhnya kasus tersebut ke tangan aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri.

“Kini kami menunggu pro - ses hukum hingga kini masih bergulir, setelah ada kepu tus - an hukum tetap akan diambil kembali langkah selanjutnya termasuk memberhentikan ber sangkutan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS),” jelasnya. Dia menegaskan, pemerin tah daerah (Pemda) sebe - nar nya sudah seringkali me ne - kan jajarannya ketika me ngambil kebijakan harus me - nginjak ke semua regulasi dan juga peraturan berlaku.

“Sudah sering kami wanti-wanti hal ini, semua aparat dan ASN ha - rus mengacu aturan berlaku. Ka rena, kini mereka sendiri me ngelola dana anggaran. Ja - di, kita tidak bisa interpensi,” jelasnya. Kepala Cabjari Muaradua Hapit Suhandi mengatakan, pihaknya terus melakukan pen dalaman terhadap kasus tersebut. Dalam sepekan ke de - pan tim penyidik sendiri akan memeriksa saksi-saksi dalam kasus korupsi tersebut.

“Kamis (13/1) Kasat Pol PP Sumsel akan ikut kami periksa sebagai saksi kasus ini. Hari ini (kemarin) saksi-saksi lain se te - lah seluruh Komisioner KPU ikut kami periksa sebagai saksi,” jelasnya. Kasus indikasi korupsi ini ter endus, setelah penyidik men - dapati bahwa dana yang di gu na - kan untuk pe nga manan pemilu legislatif dan Pilpres 2014 lalu hanya dari APBD Sumsel se be - sar Rp600 ju ta. Sementara dana dari APBD OKU Selatan sebesar Rp2,1 miliar (terdiri dari Rp1,5 miliar untuk pemilu legislatif dan Rp1,2 miliar) tidak dibe ri - kan.

“Dalam realisasi anggaran untuk upah (honor) petugas lin mas itu hanya APBD Pro vi n - si saja dibayarankan. Se men - tar a dana dianggarkan APBD OKU Selatan tidak disalurkan, sehingga untuk total kerugian negara Rp1 miliar," jelasnya. Tersangka Hy membantah mengakui menerima aliran dana sebesar Rp 200 juta se ba - gaimana dituding AH dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang.

”Saya ti dak satu rupiah men dap at kan bagian, semua keterangan Ke pala Kes bang - pol sebelumnya bohong besar,” kilahnya.

Andriansyah





Berita Lainnya...