Edisi 11-01-2017
Informasi Pembayaran Tilang Ternyata Hoax


MEDAN – Informasi tentang pembayaran tilang bagi pelanggar lalulintas akan dibayar saat perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kenderaan) adalah hoax.

Sejumlah pihak yang dikonfirmasi soal ini menyebutkan bahwa informasi itu tidak benar. Di dalam informasi yang tersebar di media sosial (sosmed) itu disebutkanbahwamulaitanggal1 Januari 2017, polisi akan mengurangi tugasnya di pertigaan dan perempatan yang ada lampu merahnya. Sebab, setiap lampu merah telah dipasangi kamera CCTV (Closed Circuit Television). Bagi pengendara yang melanggar lalu lintas, akan didenda sebesar Rp500.000 untuk sepeda motor dan Rp1.000.000 untuk mobil. Denda tersebut akan dikenakan pada saat memperpanjang STNK.

Bukti terlampir, foto nopol (nomor polisi) kendaraan di-zoom dan diberlakukan e-tilang. Selain itu, di dalam informasi itu juga disebutkan jumlah kamera CCTV dan titiktitik traffic light yang tidak dijaga polisi. Di antaranya ada 11 titik yakni, Jalan Katamso-Pelangi, Jalan Katamso-Sakti Lubis, Jalan Sutomo-Sutrisno, Jalan Thamrin-Sutrisno, Jalan Thamrin-Asia, Jalan Sutomo- Marbabu. Jalan Gaharu-Bambu II, Jalan Sutomo-Bambu II, Jalan Krakatau-Pasar III dan Jalan Krakatau-Sidorukun. Sedangkan kamera CCTV yang terpasang sebanyak 49 titik, kamera pemantau 39 titik, kamera traffic light 1 titik. Jumlah keseluruahn kamera cctv sebanyak 146 dan jumlah keseluruahn traffic light sebanyak 79 titik.

Di dalam informasi tersebut, disebutkan bahwa informasi itu bersumber dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan. Namun, ketika KORAN SINDO MEDAN mengonfirmasi pihak terkait, menyebutkan bahwa informasi itu hoax. Kepala Dishub Kota Medan, Renward Parapat mengakui, pihaknya justru tidak mengetahui informasi tersebut dan mengklaim bukan pihaknya yang menyebarkan informasi itu.“Kita malah tidak tahu, coba tanyakan ke kepolisian,” ujarnya singkat.

Kabar beredarnya pemberitahuan denda tilang melalui CCTV di media sosial tidak mempengaruhi kinerja personel Satlantas Polrestabes Medan. Jika pemberitahuan itu memang benar, polantas akan tetap turun ke jalan untuk mengatur arus lalu lintas. Kasatlantas Polrestabes Medan AKBP Indrawarman ketika dikonfirmasi membantah peredaran pemberitahuan denda tilang melalui kamera pengintai. “Kalau masalah CCTV itu kan gaweannya Dishub. Ya jika pun memang pemberitahuan itu benar, kita tetap turunkan personel untuk mengatur lalu lintas di jalan. Sedangkan ada traffict light saja pun masih juga pengendara motor melanggarnya,” ungkap Indra.

Pengamat Transportasi dan Tata Kota, Bhakti Alamsyah mengungkapkan, sebenarnya yang dikatakan informasi hoax ini ada yang negative dan positif. Untuk informasi yang beredar tersebut, itu salah satu informasi hoax yang positif yang layak untuk direalisasikan Dishub Medan. “Di Malaysia, CCTV dipasang di persimpangan pertigaan dan diberlakukan denda bagi yang melanggar lalu lintas. Misalnya, pengendara yang melaju dengan kecepatan sekian akan ditilang, yang melanggar lampu merah akan ditilang, dan lainnya.

Di Indonesia sebenarnya bisa direlisasikan, termasuk di Medan. Untuk menyadarkan masayarakat tertib beralu lintas. Tapi itu sepertinya masih angan-angan, susah dilakukan,” ujarnya. Yang menjadi catatan, kata dia, jika pemerintah melakukan hal itu, maka pemerintah dan pihak terkait harus mensosialiasikan terlebih dahulu kepada masyarakat luas, agar masyarakat percaya dengan informasi tersebut.

“Ya konsekuensinya begitu, harus disosialiasikan dulu. Kalau tidak, masyarakat tidak akan percaya, karena sebelumnya sudah pernah ada informasi hoax,” pungkasnya.

Eko agustyo fb/ doy ferdiansyah

Berita Lainnya...