Edisi 11-01-2017
DPRD Bentuk Pansus Pengawasan UUK DIY


YOGYAKARTA – DPRD DIY menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang Pengawasan Pelaksanaan Undang- Undang Keistimewaan atau UUK DIY dalam Rapat Paripurna di DPRD DIY, kemarin.

Pansus bernomor Bahan Acara (BA) No 3/2017 ini dibentuk karena legislatif memandang UUK DIY belum dijalankan semestinya. Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengatakan, pembentukan pansus sudah melalui diskusi yang panjang di internal DPRD DIY. Khususnya saat Rancangan Peraturan Daerah Istimewa (Raperdais) Kebudayaan mentok diselesaikan pada 2015 lalu.

Berangkat dari kegagalan ini, maka dinilai penting untuk kembali membedah UUK DIY. Dalam pembicaraan Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi, muncul pendapat yang sejatinya diperintahkan langsung oleh UUK DIY hanya yang berkaitan dengan Perdais Tata Cara PengisianJabatanGubernurdan Wakil Gubernur DIY. “Di luar itu nggak ada yang diperintahkan langsung,” kata politikus PAN ini di DPRD DIY kemarin. Dikatakannya, bentuk perintah langsung dari UUK DIY justru memerintah kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DIY untuk membuat kerangka umum kebijakan di bidang kebudayaan, pertanahan dan tata ruang.

“Itu tegas diamanatkan. Sekarang (kerangka umum kebijakan) mana?” Inung, sapaan akrabnya mengatakan, ada sejumlah wakil rakyat yang berpandangan perdais hanya bagian tindak lanjut dari kerangka umum kebijakan. “Wong UUK DIY memerintahkan membuat kerangka umum kebijakan, sekarang kerangka umum kebijakan belum dibuat kok buat perdais,” cetus Inung. Atas dasar itu, amanatamanat UUK DIY yang belum dilaksanakan ini membuat DPRD DIY membentuk Pansus pengawasan terhadap pelaksanaan UUK DIY. “DPRD berhak mengawasi UU,” sebutnya. Inung berpendapat, di dalam Tata Tertib, DPRD DIY berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan perundangundangan.

“Misalnya UU tentang Perikanan yang menjadi domain Pemda DIY saja, Dewan punya kewenangan pengawasan, apalagi UUK DIY yang itu berlaku spesifik untuk DIY,” katanya lagi. Pansus yang dibentuk ini nanti produk hukumnya berupa keputusan DPRD DIY. Di dalamnya ada catatan, rekomendasi, usulan perbaikan, koreksi, dan lainnya. “Itu (keputusan DPRD DIY) mengikat, tidak dalam bentuk mengikat kedua belah pihak, tapi wajib diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh eksekutif,” paparnya. Di tempat yang sama, Asisten Keistimewaan Setda DIY Didiek Poerwadi mengatakan, secara fungsional DPRD tugasnya melaksanakan pengawasan.

“Kami tidak masalah, kami sangat menghargai sebagai bukti DPRD serius di dalam mengawal keistimewaan sesuai relnya,” ucap Didiek. Hanya dia enggan mengomentari pansus dibentuk sebagai respons UUK DIY belum berjalan semestinya. Dia hanya berpendapat dibentuk pansus atau tidak, tugas DPRD adalah mengawasi eksekutif. “Kami menyambut baik karena itu juga sebagai tanggung jawab bersama, bukankah UUK DIY saat diusulkan ke Jakarta juga melibatkan seluruh rakyat Yogyakarta semuanya kan,” katanya.

Ridwan anshori




Berita Lainnya...