Edisi 11-01-2017
Nasib Ribuan Tenaga Honor Medan Menggantung


MEDAN – Nasib ribuan tenaga honorer dan Petugas Harian Lepas (PHL) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Medan mulai harap-harap cemas.

Pasalnya, keberadaan mereka akan dikurangi. Ada beberapa alasan yang dikemukakan untuk menjadi bahan pertimbangan dilakukannya penyesuaian. Bahkan, momen pengurangan sendiri saat ini sangat tepat. Dimana, peraturan daerah yang baru tentang perangkat daerah sesuai turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18/2016 tentang struktur perangkat daerah akan diterapkan. Dalam peraturan daerah yang baru itu sejumlah dinas akan dilebur maupun dimekarkan. Sehingga perekrutan tenaga honorer disesuaikan dengan kebutuhan.

Salah satu PHL di Dinas Bina Marga Kota Medan yang namanya tidak mau dipublikasikan mengatakan, sampai saat ini SPT untuk 2017 belum diberikan. Namun, mereka tetap bekerja seperti biasanya. Hal ini juga membuat mereka menjadi bertanya-tanya, apakah mereka tetap diperkerjakan atau tidak. “Untuk SPT 2017 belum diberikan Bang. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda kapan diberikan. Kami juga tidak berani mempertanyakan. Menunggu sajalah,” ungkapnya kepada KORAN SINDO MEDAN, Selasa (10/1).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution membenarkan sampai saat ini pihaknya belum menyerahkan surat keputusan (SK) pengangkatan honorer yang baru baru maupun SPT kepada PHL. Hal ini dikarenakan peraturan daerah tetap susunan perangkat daerah yang baru belum diterapkan. Begitu juga kepala SKPD belum dikukuhkan dan dilantik. Jadi, pemberian SPT maupun SK yang baru menunggu itu. “Memang SPT dan SK belum diberikan. Peraturan daerah tentang perangkat daerah belum diterapkan. Kepala SKPDnya juga belum dikukuhkan,” tegasnya.

Saat disinggung, apakah tenaga honorer yang sekarang ini nantinya secara otomatis berpindah mengikuti SKPD yang baru maupun dilebur, Akhyar dengan tegas mengatakan, belum tentu. Tidak semua tenaga honorer dan PHL yang ada saat ini direkrut kembali. Mereka yang hanya dipekerjakan hanya sebagian atau sesuai kebutuhan. Sebab, selama ini perekrutan tenaga honorer tidak jelas atau tidak sesuai kebutuhan. Hal ini harus dirubah. Selain itu, banyaknya tenaga honorer yang ada saat ini hanya membenani APBD Kota Medan.

“Tidak semua. Paling hanya sebagian. Secara detail jumlahnya berapa belum tahu. Soalnya lihat kebutuhan dulu. Yang jelas mereka akan dikurangi. Jumlah sekarang ini hanya membebani APBD dan perekrutan tenaga honorer sebelumnya tidak terkontrol. Makanya, ini akan diubah,” jelasnya. Sementara itu, Kasi Penghijauan Dinas Pertamanan Kota Medan, Toni menjelaskan, sampai sekarang mereka belum mendapatkan arahan terkait tenaga honorer. Apakah yang ada saat ini nantinya tetap dipekerjakan atau tidak.

Begitu juga apakah mereka secara otomatis menjadi pegawai SKPD yang baru, yakni Dinas Pertamanan dan Kebersihan. Pasalnya, dinas tersebut dimerger dengan Dinas Kebersihan Kota Medan. “Belum ada arahan tentang tenaga honor maupun PHL. Kami juga belum tahu. Sebab, belum ada informasinya. Kami masih menunggu arahan dari pimpinan. Jadi, tunggu sajalah. Perdanya juga belum diterapkan,” jelasnya.

Reza shahab

Berita Lainnya...