Edisi 11-01-2017
Subsidi 1.057.597 Pelanggan PLN Dicabut


MEDAN - Pemerintah mulai mencabut subsidi pelanggan 900 VA (R-1) tergolong mampu secara bertahap.

Di Sumatera Utara (Sumut), tercatat sebanyak 1.228.961 pelanggan R-1, dan hanya 171.364 pelanggan di antaranya yang dinyatakan layak mendapatkan subsidi. Deputi Hukum dan Humas PT PLN Wilayah Sumut Mustafrizal mengungkapkan, pelanggan yang tidak dicabut subsidi ini di antaranya pemerintah, pedagang kecil dan masyarakat yang berdasarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dinyatakan miskin. “Berarti sekitar 1.057.597 pelanggan yang dicabut subsidinya. Dan pelanggan R-1 nantinya akan terbagi menjadi dua kategori,” ujar Mustafrizal usai sosialisasi kebijakan subsidi listrik tepat sasaran dan mekanisme pengaduan di Medan, Selasa (10/1).

Dalam sosialisasi itu, Kepala Subdirektorat Harga Tenaga Listrik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman P Hutajulu mengungkapkan, kenaikan tarif listrik pelanggan akan dilakukan dalam tiga tahap. Pertama per 1 Januari hingga 28 Februari 2017, naik sekitar 32%.Kedua, per 1 Maret hingga 30 April naik 32%. Ketigaper 1 Mei hingga 30 Juni naik 32%. “Setelah itu per 1 Juni 2017, akan mengikuti mekanisme pemberlakuan tarif sesuai keekonomian,” katanya.

Dalam penentuan pencabutan subsidi ini, ungkap Jisman, Kementerian ESDM tidak mengukur langsung tingkat kemiskinan pelanggan, namun dengan memakai data yang dikelola Kementerian Sosial dan TNP2K. Jadi, jika masyarakat merasa harus disubsidi, ada pengaduan yang bisa dilakukan. Kepala Divisi Niaga PLN Wilayah Sumut, Benny Marbun mengungkapkan, pelanggan listrik R-1 selama ini mengkonsumsi sebesar 125 kwh per bulan. Dibantu subsidi Rp875 per kWh, maka tagihannya sebanyak Rp74.740 per bulan.

Saat tarifnya disesuaikan dengan konsumsi 125 kWh per bulan, maka tagihan pelanggan listrik R-1 menjadi sebesar Rp185.794 per bulan. Pada pembayaran rekening listrik Februari 2017 nanti, kata Benny, pasti banyak masyarakat tidak terima dengan lantaran merasakan kenaikan tarif. Namun hal ini sudah diantisipasi dengan menyiapkan mekanisme pengaduan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut kenaikan tarif listrik itu sebagai bukti pemerintah lebih suka mengorbankan masyarakat demi menyelamatkan kepentingannya.

“Tarif golongan 900 VA mau dinaikkan, tak tanggung- tanggung, meskipun dilakukan secara bertahap hingga Mei 2017 nanti, kenaikan itu akan semakin menekan daya beli masyarakat,” ujarnya di Jakarta kemarin. Anggota Komisi VII DPR Rofi Munawar mengatakan, kenaikan tarif listrik bagi golongan rumah tangga mampu dengan daya 900 VA berpotensi menambah beban masyarakat. Karena itu, langkah menaikkan tarif listrik memerlukan pendataan yang baik dan proses yang transparan agar penerapannya sesuai dengan sasaran. Dia menambahkan, kenaikan tarif listrik akan menambah komponen pengeluaran masyarakat dan dalam tahap tertentu sangat mungkin menambah jumlah masyarakat miskin.

Pengeluaran listrik masuk dalam komponen pengeluaran tetap sehingga sekecil apa pun kenaikan tarif listrik akan berpengaruh pada total konsumsi bulanan atau harian masyarakat. “Pemerintah tidak boleh abai dalam mempertimbangkan hal tersebut,” ujarnya.

Siti amelia/ dwi sasongko/ m faizal/sindonews/ant

Berita Lainnya...