Edisi 11-01-2017
Gaji Telat Cair Bukti Tata Kelola Daerah Lemah


YOGYAKARTA – Keterlambatan pencairan gaji pegawai negeri sipil (PNS) di beberapa daerah, termasuk di sebagian kabupaten di DIY menunjukkan tata kelola pemerintahan yang masih lemah.

Diberitakan sebelumnya, ada puluhan ribu PNS di Kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul, Bantul, dan Klaten, yang belum menerima gaji pada Januari ini. Alasannya, ada penataan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan. Namun, Pemda DIY, Pemkot Yogyakarta, dan Pemkab Purworejo, ternyata masih bisa membayar PNS sesuai jadwal. Masing-masing pemerintahan ternyata sudah mengantisipasi masalah yang timbul dari penataan OPD baru tersebut. Pakar Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Sofian Effendi menilai, keterlambatan pencairan gaji PNS sebenarnya tidak perlu terjadi.

“Keterlambatan gaji PNS ini bukan lagi karena implikasi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini lebih karena implikasi UU Pemerintah Daerah yang mengharuskan ada penataan organisasi perangkat daerah. Namun kendalanya, penataan OPD juga butuh persetujuan DPRD,” ungkapnya kemarin. Kepada KORAN SINDO YOGYA , Sofian menuturkan, persoalan terjadi lebih karena tidak segera disetujuinya OPD oleh DPRD. Belum lagi, jika petugas pelaksana keuangan belum dilantik akibat keterlambatan penataan OPD sehingga tidak ada yang memiliki kewenangan mencairkan anggaran untuk gaji.

“Tapi nyatanya, ada daerah yang tidak terlambat pencairannya. Lalu ada apa dengandaerahyangterlambatdan mengapa sampai tertunda? Padahal kunci utama persoalan ini ada di pemda maupun DPRD yang harusnya bisa bekerja sama,” katanya menganalisa. Hal serupa diungkapkan Pakar Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr Achmad Nurmandi MSc. Menurut dia, keterlambatan pencairan gaji PNS selama ini lebih karena persoalan di daerah. Persoalan tersebut lebih tepatnya keterlambatan pengesahan OPD.

“Keterlambatan tersebut biasanya karena proses birokrasi di daerah. Kalau proses birokrasi berjalan baik, pengesahan bisa cepat. Tapi kalau buruk, tentu terlambat. Padahal pengesahan peraturan daerah (perda) terkait OPD jadi syarat dari Kementerian Keuangan untuk pencairan gaji PNS,” ungkapnya. Keterlambatan pencairan gaji PNS di berbagai daerah itu juga sebagai bukti kelemahan kelembagaan elite daerah, pemimpin daerah, maupun kelemahan pengelolaan di daerah. Hal itu berarti pula kelemahan proses politik.

“Sayangnya persoalan seperti itu selalu terjadi berulang kali. Pemerintah pusat pun telah menetapkan sanksi seperti memotong dana alokasi umum (DAU) bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD. Tapi nyatanya, sanksi ini juga tidak efektif karena masih saja ada daerah yang terlambat,” kata Achmad. Karena itu, Nurmandi mengusulkan ada sanksi baru yang lebih berat agar kepemimpinan maupun pemerintahan di daerah bisa lebih tanggap. Karena persoalan keterlambatan gaji PNS seharusnya tidak terjadi.

Gaji PNS Bantul- Gunungkidul Ditransfer

Sementara Pemkab Bantul memastikan tertundanya pembayaran gaji bagi ribuan PNS yang cukup lama telah diselesaikan. Begitu pula gaji bagi puluhan anggota dewan yang pembayarannya juga ikut tertunda. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Sri Ediastuti mengatakan, persoalan gaji yang sempat tertunda telah diselesaikan pada Senin (9/1) siang. Gaji telah ditransferkan dari Bank BPD DIY ke rekening masingmasing PNS dan kalangan dewan.

“Gaji sudah langsung ditransfer terakhir kemarin untuk Disdikpora juga sudah,” katanya kemarin. Besaran gaji yang dibayarkan untuk 8.932 PNS sekitar Rp40 miliar dan untuk 45 anggota DPRD sebanyak Rp79 juta. Adapun untuk PNS di Disdikpora yang telah ditransfer baru untuk pegawai unit pelaksana teknik (UPT) dan semua guru. “Hanya pegawai internal Disdikpora saja yang belum, kalau (data) sudah dilengkapi bendaharanya ya bisa langsung ditransfer,” katanya.

Diakui mantan Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul itu, dengan penataan OPD banyak pegawai termasuk staf yang dimutasi sehingga harus menyesuaikan dengan organisasi baru. Begitu pula dengan pendataan butuh penyesuaian dengan personel yang baru. “Bendaharanya baru semua, jadi datanya belum komplet,” katanya. Kepala Disdikpora Kabupaten Bantul Totok Sudarto secara terpisah mengakui gaji untuk guru dan pegawai UPT semuanya telah ditransfer ke rekening masing-masing. Sedangkan untuk pegawai internalnya karena gabungan beberapa instansi diakui banyak penyesuaian yang harus dilakukan, terutama data pegawai.

“Ini teman-teman ke BPD ngurus supaya hari ini bisa ditransfer,” ucapnya. Senyum ceria juga terpancar dari ribuan PNS di lingkungan Pemkab Kulonprogo. Setelah tertunda selama 10 hari, kemarin mereka sudah menerima pencairan gaji untuk bulan Januari. “Sudah mas, saya tadi sudah cek dan ambil di ATM,” tutur Haryanto, salah seorang PNS Kulonprogo. Dicairkannya gaji ini menjadikan harapan baru bagi keluarganya. Selama lebih dari sepekan mereka harus cermat dalam membelanjakan uangnya. Bahkan mereka pun harus lebih menghemat kebutuhan dan menunda beberapa biaya yang lain.

“Kemarin terpaksa ambil di tabungan,” ujarnya. PNS lainnya, Erlitas Lisa, mengaku belum mengecek gajinya yang dibayarkan melalui Bank BPD. Hanya dapat kabar beberapa rekannya gaji sudah ditransfer ke masing-masing rekening. Kabid Perbendaharaan Dinas Pendataan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nurhadianto mengatakan, pada Senin, pihaknya sudah menyampaikan surat perintah pencairan dana (SP2D) ke Bank BPD DIY sehingga kemarin seluruh gaji PNS di semua OPD sudah bisa dibayarkan.

“Hari ini (kemarin) semuanya sudah cair,” katanya. Nurhadianto yang baru sepekan menjadi pejabat keuangan ini mengaku tidak tahu persis berapa gaji total pegawai. Hanya tidak jauh dari Rp36-37 miliar. Sejak ada OPD baru, ada kenaikan tunjangan khususnya bagi dokter. Jika selama ini menggunakan tunjangan fungsional, kini dikembalikan lagi pada tunjangan dokter. Di Kabupaten Kulonprogo ada sekitar 7.884 PNS dari kebutuhanideal9.438orang. Setiapbulan APBD mengeluarkan anggaran Rp36,18-37,17 miliar.

Ratih keswara/ muji barnugroho/ kuntadi

Berita Lainnya...