Edisi 11-01-2017
Soal Pesta Tahun Baru, Panwas Panggil Wali Kota


BATU – Pesta seni budaya dan kembang api di halaman Balai Kota Batu pada malam pergantian tahun lalu meninggalkan masalah. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Batu berencana meminta penjelasan dari Wali Kota Eddy Rumpoko pada hari ini.

Diketahui, dalam pesta malam tahun baru lalu panitia mengundang, Dewanti Rumpoko- Punjul Santoso yang merupakan calon nomor urut 2 dalam Pilkada Kota Batu, untuk naik ke atas panggung hiburan. Namun tiga pasang calon lain tidak diundang dalam acara yang didanai APBD tersebut. Menurut Panwas, tindakan panitia melanggar Pasal 71 Undang- Undang Nomor 10/2016.

Di pasal ini disebutkan bahwa pejabat aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa atau sebutan lainnya dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye. Menurut Ketua Panwas Kota Batu, Salma Safitri, pihaknya telah mengundang pasangan calon nomor urut 2, sekkota, kepala Dinas Pariwisata pada 9 Januari untuk meminta klarifikasi.

Tapi tidak satu pun yang diundang hadir. Untuk menindak lanjuti hasil temuan dugaan pelanggaran kampanye ini, pihaknya mengundang Wali Kota Eddy Rumpoko. Menurut Salma, bila terbukti terjadi pelanggaran UU RI Nomor 10/2016, sanksinya bisa denda paling banyak Rp6 juta atau pidana kurungan paling lama enam bulan sesuai UU Nomor 1/2015.

“Setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Jadi kami berharap wali kota memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Kami ingin mengklarifikasi kepada mengapa saat perayaan malam tahun baru pasangan nomor urut 2 naik panggung bersama kepala SKPD dan undangan yang lain,” kata Salma.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batu kemarin menggelar sosialisasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS. Hadir para kepala SKPD, anggota DPRD, camat, lurah, kepala desa, BPD dan TNI-Polri. Divisi Teknis KPU Jatim, Mohammad Arbayanto menyebutkan, ada enam masalah kerap terjadi saat pelaksanaan pemungutan suara yaitu money politics dan keterlibatan pejabat struktural dalam mendukung salah satu pasangan calon.

“Akhirnya hasil Pilkada diputuskan di Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi, saya kira sebaiknya Pilkada Kota Batu dilaksanakan secara jujur, adil dan netral,” kata dia.

maman adi saputro

Berita Lainnya...