Edisi 11-01-2017
Investor Hotel Tanpa IMB Disidang Tipiring


YOGYAKARTA – Proyek pembangunan Hotel Grand Timoho di Jalan Ipda Tut Harsono, Umbulharjo, Kota Yogyakarta akhirnya disegel oleh Satpol PP Kota Yogyakarta.

Sementara sang investor bakal disidang tindak pidana ringan di PN Yogyakarta. Penyegelan harus dilakukan karenasampaikemarinmasihtampak aktivitas pekerja proyek, meski izin mendirikan bangunan (IMB) sudah dicabut Dinas Perizinan Kota Yogyakarta. Sekitar pukul 10.00 WIB, sejumlah anggota Satpol PP bersama anggota Polsek Umbulharjo mendatangi lokasi proyek yang terletak di depan komplek Balai Kota Yogyakarta tersebut.

“Proyek ini kami segel karena tetap berakivitas tanpa mengantongi IMB,” kata Kasi Pengendalian dan Operasi Satpol PP Kota Yogyakarta, Budi Santosa, saat ditemui di lokasi, kemarin. Proses penyegelan berjalan lancar. Tak ada perlawanan dari pihak investor yang bersedia menandatangani berita acara penyegelan. Tak hanya itu, Satpol PP juga mengamankan alat pemotong besi dan pompa diesel sebagai barang bukti. “Terhitung sejak hari ini (kemarin) hingga investor melengkapi dokumen perizinan, kami akan rutin melakukan pengawasan di lapangan agar tidak kecolongan ada aktivitas pekerja lagi,” tutur Budi.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidihartana menegaskan, pihaknya melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan memanggil investor hotel untuk diperiksa. Nantinya investor tersebut akan disidangkan tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tuduhannya, yang bersangkutan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 22 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Saat penyegelan, Satpol PP juga menyodorkan surat pemberitahuan dari Dinas Perizinan Kota Yogyakarta bahwa IMB Hotel Grand Timoho Nomor 0300/UH/2016 tertanggal 11 Mei 2016 telah dicabut pada 20 Desember 2016.

“Pemilik akan kami periksa Kamis (12/1) besok dan kami sidangkan. Terbukti proyek pembangunan hotel itu tak memiliki izin,” tandasnya. Saat dikonfirmasi, humas proyek Hotel Grand Timoho, Adi Ramadan tidak keberatan atas penyegelan oleh Satpol PP. Penanggung jawab proyek sudah memerintahkan agar para pekerja menghentikan aktivitasnya. “Usai disegel pekerja masih di sini dulu untuk membereskan peralatan dan material. Kami siap memenuhi panggilan hari Kamis (12/1) besok,” katanya.

Adi mengungkapkan, pihaknya sebenarnya telah mengantongi IMB yang terbit Mei 2016. Namun ada teguran dari Dinas Perizinan karena pembangunan bangunan tidak sesuai dengan IMB. “Kami rencananya akan bangun enam lantai, tapi waktu mengajukan IMB akhir tahun 2013, kami diarahkan untuk buat satu lantai dulu,” kelitnya.

Ristu hanafi

Berita Lainnya...