Edisi 11-01-2017
Data Penolak Semen Indonesia Dipalsukan


SEMARANG - Kepolisian Daerah (Polda) menemukan fakta bahwa dari 2.501 tanda tangan warga penolak berdirinya PT Semen Indonesia di Rembang, tidak semuanya benar.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Djarod Padakova mengatakan, pihaknya sudah mendatangi beberapa tempat untuk memastikan hal itu. Mulai taman kanak-kanak (TK) hingga kantor kelurahan. “Sudah 30 (orang) yang terkonfirmasi penyidik. Faktanya, ada beberapa yang masih balita (bawah lima tahun), namun tertulis di dokumen (penolakan) bekerja sebagai petani,” ungkapnya kemarin.

Penyidik sekarang terus dan masih bekerja untuk melakukan serangkaian penyelidikan atas dugaan dokumen palsu itu. Djarod mengatakan penyidik sudah menyita barang bukti satu bendel daftar nama berjumlah 2.501 orang, dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Dokumen tanda tangan itu bertanggal 10 Desember 2014, ini juga salah satu bukti yang diajukan para penggugat di pengadilan.

“Ini sebagai alat bukti kita. Soal pelaporan, kami sudah mintai keterangan 25 saksi,” ujarnya. Kemarin penyidik Subdirektorat Harta Benda/Bangunan Tanah Dit Reskrimum Polda Jawa Tengah memeriksa dua saksi atas dugaan pemalsuan dokumen itu. Masingmasing Sutrisno, 34, dan Murtini, 37, keduanya warga Desa Timbrangan RT 002/RW 001, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang.

Mereka berdua datang ke Mapolda Jawa Tengah menjelang pukul 10.00 WIB. Mereka didampingi tim kuasa hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Semarang, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Jawa Tengah, LRC-KJHAM, YLBHI LBH Yogyakarta, dan LBH Demak Raya. Salah satu kuasa hukumnya, Eti Oktaviani, menyebut Murtini diperiksa sebagai saksi.

“Terkait tanda tangan, yang menuliskan siapa karena seperti sama tulisannya, siapa yang menyuruh, untuk apa. Tadi ada 4 penyidik yang ikut nimbrung bertanya ke Mbak Mur (Murtini),” kata dia. Berdasarkan BAP itu, pihak pelapor dari PT Semen Indonesia (SI) bernama Yudi Taqdir Burhan, tertera sebagai karyawan PT SI. Terlapornya ada 7 warga penggugat juga termasuk Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Pe-laporan dilakukan pada 16 Desember 2016. Polda Jawa Tengah kemudian menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan. Polda juga sedang mengumpulkan berbagai bukti dan memeriksa saksi-saksi. Sebagian nama di dokumen itu diduga fiktif karena terdapat identitas yang tidak jelas.

Misalnya, nama Saiful Anwar bertempat tinggal di Manchester dan pekerjaan sebagai presiden tahun 2025. Ada juga tertulis Zaenal Mukhlisin bekerja sebagai Power Rangers. Soal ini, Djarod membenarkan adanya pemeriksaan saksi- saksi pada Selasa tersebut.

eka setiawan

Berita Lainnya...