Edisi 12-01-2017
Jutaan Penduduk Belum Terima E –KTP


JAKARTA - Kekosongan blangko kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) belum juga mendapatkan solusi.

Akibatnya jutaan warga di berbagai daerah yang telah melakukan perekaman e-KTP hingga saat ini belum menerima fisik e-KTP. Sebanyak 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah diperkirakan masih kekurangan 1,4 juta blangko e-KTP. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil Provinsi Jateng Sudaryanto mengatakan, pihaknya masih menunggu kiriman blangko dari pemerintah pusat karena yang punya kewenangan pengadaan adalah pemerintah pusat.

“Kabarnya pengadaannya gagal lelang, jadi kami masih menunggu,” katanya di Semarang kemarin. Di Kota Yogyakarta, sekitar 15.000 warga harus bersabar untuk mendapatkan fisik e- KTP. Meskipun telah mematuhi tenggat agar segera merekam data, hingga kini mereka tak kunjung mendapatkan fisik e-KTP.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) setempat kehabisan blangko e-KTP dan masih menunggu kiriman dari pusat. “Belum dikirim dari pusat, kami masih menunggu,” kata Kepala Dindukcapil Kota Yogyakarta Sisruwadi kemarin. Sisruwadi mengaku pihaknya tak bisa berbuat banyak mengingat pengadaan blangko e-KTP dilakukan pemerintah pusat. Dan dari informasi yang dia terima, proses pengadaan baru dilakukan awal tahun ini.

“Kami harap Februari nanti sudah ada blanko yang dikirim ke daerah. Kami sifatnya menunggu,” ujarnya. Di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sedikitnya 45.000 warga belum menerima fisik e- KTP. Blangko e-KTP di wilayah ini telah kosong sejak Oktober 2016 lalu. Kepala Bidang Kependudukan pada Dispendukcapil Sumedang Aripin mengatakan, sebenarnya pemerintah pusat telah menjanjikan penyediaan blangko e-KTP akan dipenuhi dan dikirim ke Sumedang pada awal Januari 2017.

Namun hal ini tak kunjung terealisasi. “Progres e- KTP di Sumedang tidak berjalan dengan baik meski sebenarnya hampir seluruh warga Sumedang telah melakukan perekaman data, e-KTP warga belum bisa dicetak karena terkendala blangko kosong ini. Dan saya kira kendala ini juga dirasakan daerah lain,” ujarnya.

Pemkab Sumedang, menurut dia, jauh hari telah melakukan ajuan permohonan pengadaan blangko sesuai dengan total warga yang telah melakukan rekam e-KTP, baik di kecamatan atau pun langsung di Disdukcapil, kepada pemerintah pusat sejak Oktober 2016. “Pusat menjanjikan, awal Januari ini blangko e-KTP sudah dikirim kedaerah.

Tapi faktanya sejauh ini belum ada informasi lanjutan dari pusat, kapan blangko tersedia dan bisa dikirim ke daerah,” tuturnya. Di Kota Bandung, dari total 2.378.908 penduduk, 1.748.247 di antaranya telah melakukan perekaman e-KTP. Hanya saja warga yang menerima fisik e- KTP baru 1.426.048 orang. Kasi Penyuluhan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Bandung Hanny Diyah mengatakan belum diterimanya fisik e- KTP karena adanya kekosongan blangko di tingkat pusat.

Sejak Oktober 2016 hingga awal tahun 2017 ini Dispendukcapil Ciamis mengaku belum menerima blangko e-KTP dari pusat. Akibatnya sekitar 47.000 warga Ciamis terpaksa menggunakan surat keterangan sebagai pengganti KTP. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Adang Darajat menuturkan pemberian surat keterangan tersebut dimaksudkan agar keperluan masyarakat yang memerlukan persyaratan identitas kependudukan tidak terganggu.

“Memang jumlahnya cukup banyak karena sejak bulan Oktober belum ada kiriman blangko,” ujarnya kemarin. Menurutnya, informasi awal blangko eKTP akan dikirim dari Kementerian Dalam Negeri pada akhir Januari 2017. Dia berharap pemerintah pusat secepatnya mengirimkan blangko. Pasalnya bila terus ada keterlambatan, e-KTP yang perlu dicetak akan semakin menumpuk. Terlebih banyak masyarakat yang membutuhkan e-KTP.

“Keterlambatan pengiriman blangko kemarin karena adanya tender diulang. Semoga sekarang tidak kembali diundur lagi,” katanya. Keterlambatan pengiriman e-KTP juga terjadi di Medan. Padahal berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri No471.13/12159/DUKCAPIL blangko tersebut harusnya sudah tiba di Medan pada minggu kedua Januari 2017. Belum masuknya blangko tersebut disampaikan Sekretaris Disdukcapil Kota Medan Ali Tohar Daulay.

Ali menjelaskan, sampai saat ini pihaknya belum menerima kiriman blangko e-KTP dari Jakarta. “Belum ada yang masuk sampaisekarang. Blangkoe-KTP masih kosong,” papar Ali Tohar. Bahkan dirinya mengetahui kepastian kapan blangko tersebut sampai di Medan. Sebab mereka sifatnya hanya menunggu mengingat pengadaan blangko domain dari Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan OK Zulfi mengungkapkan, berdasarkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri tertanggal 15 November 2016 tersebut, pengirimanblangkoke Medan dilakukan minggu kedua Januari.

Hanyasaja halitubelum terealisasi hingga kemarin. Sementara itu Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Zudan Arif belum bisa dikonfirmasi terkait kekosongan blangko e-KTP. Plt Gubernur Gorontalo ini mengaku sedang rapat saat dihubungi KORAN SINDO.

endah budi karyati/ ristu hanafi/nanang kuswara/ yugiprasetyo/ dadang hermansyah/ aam aminullah/ heru muthahari/ faniferdiansyah/ dita angga/amin fauzi




Berita Lainnya...