Edisi 12-01-2017
KPU Minta MA Segera Buat Putusan


JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap Pilkada 2017 tetap bisa digelar serentak pada 15 Februari.

KPU berupaya menghindari ada pilkada tertunda sehingga berinisiatif meminta Mahkamah Agung (MA) mempercepat sidang sengketa pencalonan di empat daerah. KPU berharap segera ada kejelasan hukum atas kasasi yang diajukan pasangan calon di empat daerah tersebut mengingat tahapan pilkada terus berjalan dan hari pemungutan suara semakin dekat.

Kasus pilkada tertunda sebagaimana terjadi di 2015 lalu sangat dihindari karena memiliki banyak dampak, antara lain tertundanya pelantikan kepala daerah yang akhirnya berpengaruh pada jalannya pemerintahan di daerah. Empat pilkada yang berpotensi tertunda adalah pilkada di Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh), Kabupaten Kampar (Riau), Kabupaten Bengkulu Tengah (Bengkulu), dan Kota Sorong (Papua Barat).

Sementara untuk Kabupaten Boalemo (Gorontalo), MA sudah membuat putusan pada 4 Januari lalu. KPU setempat sudah menindaklanjuti putusan itu dengan mencoret pasangan calon petahana yang dinyatakan tidak layak jadi peserta. Salah satu upaya KPU memastikan pilkada bisa serentak adalah dengan berkoordinasi langsung dengan MA.

Lembaga peradilan tertinggi tersebut diminta memprioritaskan sengketa pencalonan masuk dalam agenda persidangan. ”Kami sudah kirim surat ke MA meminta agar daerahdaerah yang sengketa pilkadanya belum selesai agar mendapat prioritas,” kata Komisioner KPU Sigit Pamungkas di Jakarta kemarin.

Masalah muncul didaerah ini karena pasangan calon yang ditetapkan KPU pada 24 Oktober2016 ditolak. Sejumlah pasangan calon lain tidak menerima keputusan KPU dan mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang kemudian berlanjut ke MA. Pilkada di empat daerah ini terancam tertunda karena KPU dibatasi aturan Pasal 154 ayat 12 UU 10/2016 tentang Pilkada.

Aturan itu melarang KPU menindaklanjuti putusan PTUN atau MA mengenai penetapan pasangan calon apabila telah melewati tahapan, selambatnya 30 hari sebelum pemungutan suara. Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta MA segera mengeluarkan putusan sengketa pilkada selambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

”Saya berharap MA mengeluarkan putusan sesuai UU Pilkada, jadi keadilan bagi calon terjamin dan KPU bisa bekerja dengan tenang,” katanya kemarin. Menurut Titi, tetap ada peluang putusan MA yang keluar melebihi waktu tetap dijalankan KPU, tapi kondisi demikian menjadi preseden buruk dan berpotensi digugat oleh banyak pihak.

”Harusnya MA mendukung semangat keserentakan dan memaksimalkan waktu lima hari ini untuk menjalankan mandat UU demi kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak,” ujarnya. Juru bicara MA Suhadi mengatakan, perkara pencalonan tersebut akan diprioritaskan untuk diselesaikan.

Meski demikian cepatnya penyelesaian sengketa tidak boleh menghilangkan ketelitian MA dalam menjalankan sidang sesuai aturan yang berlaku. ”Pemeriksaannya sesuai dengan urutannya, nanti tergantung majelis beban tugas menumpuk atau tidak, kalau tidak banyak, ya bisa cepat,” kata Suhadi, Selasa (10/1).

KPU Coret Petahana Boalemo

Sementara itu KPU Kabupaten Boalemo resmi mencoret pasangan petahana Rum Pagau-Lahmudin Hambali dari keikutsertaan di Pilkada 2017. Keputusan tersebut diambil melalui rapat pleno KPU Boalemo kemarin. ”Secara utuh kami berlima menyepakati pembatalan SK penetapan calon tertanggal 24 Oktober 2016 silam,” kata Ketua KPU Boalemo, Amir Koem, kemarin.

Keputusan itu diambil berdasarkan amar putusan MARI Nomor 570 K/TUN/PILKADA/ 2016, tanggal 4 Januari 2017. Di dalam SK baru tersebut hanya dua pasangan yang dianggap memenuhi syarat, yaitu Darwis Morid-Anas Yusuf dan Uwes Amir Abubakar- Buyung Puluhulawa.

dian ramdhani/ant


Berita Lainnya...