Edisi 12-01-2017
Pelaksanaan E-Voting Sebaiknya Bertahap


JAKARTA - DPR terus mematangkan rencana penerapan sistem pemilihan umum secara elektronik (e-voting) pada Pemilu2019.

KemarinPanitiaKhusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah instansi yang berkatan dengan e-voting, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT ), ITB, dan PT Inti.

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa penerapan e-voting memang menghadirkan banyak keuntungan, antara lain biaya yang bisa ditekan hingga 50%, kualitas pemilu lebih terjaga karena tidak ada lagi pemilih fiktif, dan potensi kecurangan yang masif bisa ditekan. Wakil Ketua Pansus RUU PemiluYandri Susantomengatakan, Pansus RUU Pemilu masih menampung masukan dari instansi terkait tersebut sebelum diputuskan untuk melaksanakan e-voting dan e-counting di pemilu mendatang.

Namun, jikapun akan diterapkan, ada kemungkinan penerapannya di sebagian daerah saja. ”Harus mulai digunakan di pemilu, akan mubazir jika tidak. Tapi apakah Pulau Jawa saja dulu, atau kota-kota besar dulu. Perlu kerja sama dan komitmen semua pihak. Pastinya 2018 (pilkada serentak tahap III) itu terakhir kalinya KTP konvensional digunakan,” ujarnya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kominfo Semuel A Pangerupan mengatakan, sebelum diterapkan diperlukan kesamaan mengenai definisi e-voting dan ecounting. Namun untuk penggunaannya empat variabel yang diperlukan sebagian besar sudah memadai, yakni device (alat), network (jaringan) dan aplikasi.

Tinggal standar operasional prosedural (SOP) atau penguatan sumber daya manusia (SDM). ”Pihak yang menjalankan harus ada pengamannya, kalau enggak ada aturan tegas, tetap akan rentan kecurangan,” ujarnya dalam rapat tersebut. Direktur BPPT Purwandi mengatakan, uji coba e-voting ini sudah pernah dilakukan pada Pemilu 2014.

Ada banyak keuntungan dari sistem ini. Dengan memanfaatkan e-KTP, kata dia, penyelenggara disebut bisa secara legal mengidentifikasi pemilih. Bahkan, rekapitulasi nasional hasil pemilu bisa lebih akurat dan tepat dengan biaya dan waktu yang hemat.

kiswondari

Berita Lainnya...