Edisi 12-01-2017
Bandara Jenderal Besar Soedirman Tunggu MoU


JAKARTA - Pengembangan Landasan Udara (Lanud) Jenderal Besar Soedirman Purbalingga, Jawa Tengah tinggal menunggu nota kesepahaman antara Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Udara, dan PT Angkasa Pura (AP).

Jika MoU sudah ditandatangani masing-masing pihak, proyek tersebut segera dimulai. ”Perkembangan MoU sudah sampai di bagian hukum masing-masing institusi. Jika sudah ditandatangani, berarti proyek bandara segera dimulai,” ujar Bupati Purbalingga Tasdi saat berkunjung ke Kantor KORAN SINDO, Jakarta, kemarin.

Tasdi sebelumnya bertemu dengan Menteri Budi Karya Sumadi untuk membahas proyek bandara ini. Menurutnya, bandara adalah kunci perkembangan ekonomi bagi Jawa Tengah wilayah barat. Dengan adanya bandara, para investor yang sebelumnya ragu-ragu segera merealisasikan penanaman modal di Purbalingga atau daerah sekitarnya.

Permohonan pembangunan bandara komersial juga datang dari Ikatan Pengusaha Rambut Imitasi, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), dan pengusaha-pengusaha yang beroperasi di wilayah Jateng bagian barat baik dalam maupun luar negeri. ”Selama ini akses wilayah ini dari kota-kota besar seperti Semarang, Jakarta, dan Surabaya hanya dengan transportasi darat.

Terserah siapa saja yang mau membangun (bandara). Baik pemerintah pusat, Angkasa Pura atau siapa saja yang penting bandara cepat dibangun. Ini harapan masyarakat kami,”ujarnya. Dengan pesawat terbang, perjalanan Purbalingga-Semarang bisa disingkat menjadi 30 menit, ke Yogyakarta hanya 25 menit, ke Jakarta 45 menit, dan perjalanan ke Surabaya hanya 1,15 jam.

Lanud Jenderal Besar Soedirman sebelumnya bernama Lanud Wirasaba, namanya diubah sejak 7 November 2016 berdasarkan SK KASAU No KEP/678/X/2016. Lanud ini berdiri di atas tanah seluas 115,04 hektare. Prasarana penerbangan yang ada antara lain runway sepanjang 850 meter lebar 30 meter dengan alas rumput.

Untuk menjadi bandara komersial, runway bandara ini akan diperpanjang menjadi 1.550 meter lebar 30 dengan konstruksi aspal. Dengan fasilitas ini, bandara bisa disinggahi pesawat jenis ATR 72-500 dengan jumlah penumpang 70 orang. Pemkab Purbalingga, menurut Tasdi, sudah memberi dukungan berupa pembebasan lahan seluas 5 hektare dengan anggaran sebesar Rp15 miliar dari APBD.

Selain itu, pihaknya juga sudah membangun infrastruktur penunjang seperti Jembatan Linggamas dan jalan menuju bandara senilai Rp93 miliar dari tahun 2011 hingga 2016. Pada tahun anggaran 2017, pemkab juga menganggarkan dana sebesar Rp32 miliar untuk jalan, pembebasan lahan dan pembangunan fasilitas bandara.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Tri Gunawan mengatakan pembebasan lahan ditargetkan selesai tahun ini sehingga bisa langsung dilanjutkan dengan pembangunan bandara. Pembebasan lahan dilakukan oleh pihak ketiga dengan proses lelang. Di Jateng, menurutnya ada rencana pemerintah untuk mengembangkan tiga bandara, yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Bandara Tunggulwulung Cilacap, dan Bandara Purbalingga.

Namun, Bandara Tunggulwulung dipastikan tidak akan dikembangkan karena terhambat menara asap pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menjulang tinggi dan mengganggu penerbangan. ”Targetnya kan tahun ini mulai proyek fisiknya. Jadi sebisa mungkin pembebasan lahan dilakukan dengan cepat,”ujarnya. Proyek pengembangan Lanud Jenderal Besar Soedirman menjadi bandara komersial ini diperkirakan memakan biaya sebesar Rp250 miliar.

Dananya digunakan untuk memanjangkan runway , apron hanggar, terminal kargo dan lahan parkir. Bandara baru ini diharapkan bisa membuka akses lebih cepat pada sembilan kabupaten di wilayah Jateng bagian barat, yaitu Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, Pemalang, Tegal, dan Brebes.

Di wilayah ini terdapat 1.039 perusahaan besar dan menengah yang berorientasi ekspor. Ada juga empat kampus negeri dan 32 kampus swasta. Kabupaten Purbalingga juga merupakan pusat produksi bulu mata dan rambut palsu terbesar kedua di dunia setelah Guangzhou, China.

mn latief




Berita Lainnya...