Edisi 04-02-2017
Tunjangan Profesi Dosen Akan Dicabut


JAKARTA- Pemerintah berencana mencabut tunjangan profesi dosenmulai November 2017. Alasan pencabutan karena tunjangan tersebut diduga jadi penyebab dosen tidak produktif.

Pemberian tunjangan diduga membuat sebagian dosen lebih memilih mengejar jabatan struktural dan mengabaikan kegiatan menulis dan meneliti. Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) Ali Ghufron Mukti mengatakan, pemerintah ingin menggiring dosen agar tidak lagi semata mengejar jabatan struktural.

Dia menyebut rata-rata di kampus saat ini 53% dosen hanya menduduki jabatan struktural, seperti kepala bagian, kepala program studi, dekan, rektor, dan wakil dekan. Tugas birokratis itulah yang menyebabkan harkat dosen untuk meneliti dan menulis terbengkalai.

Jika hasil evaluasi ditemukan fakta dosen tidak produktif, tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan bagi profesor akan dicabut pada November. “November kami akan mengevaluasi produktivitas dosen dan profesor dengan menghitung kinerja mereka sejak 2015,” ujar Ali Ghufron di Kantor Kemenristek- Dikti, Jakarta, kemarin. Dalam RPJMD 2015-2019 Kemenristek-Dikti menargetkan hingga tahun 2017 ada 8.000 jurnal terpublikasi.

Namun, dalam kondisi riil, Kemenristek- Dikti menargetkan 15.000 hingga 16.000 karya ilmiah terpublikasi hingga 2017. Saat ini jumlah seluruh karya ilmiah atau jurnal yang sudah terpublikasi sejak tahun 2015 sebanyak 10.000. Ali Ghufronmenjelaskan, dalam Permenristek-Dikti Nomor 20/ 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Profesor disebutkan bahwa dosen wajib menyetor tiga karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi atau satu jurnal internasional terakreditasi dalam kurun waktu tiga tahun.

Adapun profesor diwajibkan membuat tiga karya ilmiah dalam jurnal internasional atau satu karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi dalam kurun waktu tiga tahun. Profesor dan dosen juga harus bisa menghasilkan buku atau paten atau karya seni monumental atau desain monumental dalam kurun waktu tiga tahun.

Sementara itu, tunjangan profesi dan kehormatan akan dihentikan sementara jika mereka menduduki jabatan struktural, diangkat sebagai pejabat negara, atau tidak memenuhi persyaratan pembuatan publikasi. Rektor Universitas Negeri Semarang Fathur Rokhman berpendapat, kebijakan ini bagus untuk peningkatan produktivitas keilmuan profesor di Indonesia sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.

Pengamat pendidikan tinggi Edy Suandi Hamid berpendapat kebijakan ini positif untuk mengembalikan tugas dosen sesuai Tridarma. Dengan kewajiban itu, katanya, maka dosen tidak terjebak pada kegiatan di luar tugasnya, yakni wajib mengalokasikan waktu untuk riset dan hasilnya dijurnalkan.

“Saya kira positif. Itu membuat dosen lebih produktif walau saya sendiri akan kena dampaknya,” ujarnya. Guru Besar Ekonomi UII Yogyakarta ini mengungkapkan, kewajiban membuat publikasi ini memang cukup berat bagi sebagian dosen. Namun, dia memperkirakan korban dari kebijakan pencabutan tunjangan pada November nanti tidak akan mencapai separuh dari total dosen saat ini.

Dia memaklumi bahwa peraturan ini adalah untuk mengejar target publikasi internasional, namun di sisi lain juga akan menjadi pemicu supaya guru besar lebih produktif lagi dalam menulis.

neneng zubaidah