Edisi 06-02-2017
Mendorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual


Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan masih sering diabaikan, karena jika diungkap bahkan sampai ke ranah hukum akan distigmakan bahwa hal tersebut adalah membuka aib keluarga dan lingkungan/komunitas.

Padahal terhadap perempuan dan anak perempuan, kekerasan seksual merupakan kejahatan berat tidak hanya persoalan virginitas/keperawanan tetapi juga harkat, martabat, dan masa depan seorang manusia yaitu perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan perlu dipahami tidak hanya berdampak fisik, namun juga psikis yang tidak sedikit berdampak kepada trauma yang berkepanjangan. Kekerasan seksual berdampak spesifik bagi perempuan dan seharusnya tidak boleh diabaikan.

Korban kekerasan seksual bahkan bukannya dilindungi melainkan disalahkan oleh lingkungan/komunitasnya karena dituduh sebagai pemicu dari kekerasan tersebut. Hal tersebut terjadi karena masih ada masyarakat yang memiliki cara pandang bahwa perempuan ataupun anak perempuan yang tidak mampu menjaga kesuciannya/virginitasnya mendapat stigma masyarakat bahwa yang bersangkutan adalah “barang rusak”, walaupun yang bersangkutan menjadi korban dari kekerasan/ kejahatan seksual.

Akibatnya, pemulihan korban tidak saja terkait pemidanaan pelaku, melainkan juga sangat bergantung pada penerimaan dan dukungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual, umumnya memiliki gangguan psikologi, semakin lemah dan kesulitan dalam hidup dan penghidupannya.

Hal tersebut akan semakin diperparah ketika anak perempuan yang menjadi korban kekerasan/kejahatan seksual dan banyak yang tidak terungkap. Walaupun terungkap, fenomena tersebut seperti layaknya gunung es. Patut disayangkan juga kekerasan/kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan dianggap sebagai kejahatan yang tidak penting.

Banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak tertangani/diabaikan baik oleh pendamping korban, masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum meskipun sudah lama terjadi. Korban dan keluarganya tidak mampu melakukan upaya apapun. Bahkan tidak pernah melapor karena ketakutan dengan teror dari pelaku atau masyarakat sekitar tempat tinggalnya, serta masih lemahnya perangkat hukum dalam merespons kekerasan seksual yang terjadi.

Misalnya kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dewasa dalam relasi pacaran, sebagian besar akan disimpulkan karena suka-sama suka, hal itu karena KUHP belum mengatur hal tersebut. Hasil pemantauan Komnas Perempuan menemukan dalam empat tahun terakhir (2012- 2015) rata-rata 3.000 sampai dengan 6.500 kasus kekerasan seksual terjadi setiap tahunnya, di ranah personal/rumah tangga maupun komunitas.

Dalam lingkup rumah tangga/relasi personal, kekerasan seksual meningkat pada urutan kedua tertinggi setelah kekerasan fisik, dalam satu tahun terakhir. Baik di ranah rumah tangga/relasi personal maupun di ranah komunitas, jenis kekerasan seksual tertinggi adalah Perkosaan (sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2016).

Di sisi lain, sempitnya definisi perkosaan yang ada dalam KUHP serta masih biasnya aparat penegak hukum dalam menangani kasus perkosaan, menyebabkan perempuan korban perkosaan tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana semestinya. Hasil kajian Forum Lembaga Pengada Layanan (FPL), hanya 50% dari kasus perkosaan yang dilaporkan yang ditindaklanjuti proses hukumnya, dan hanya 10% dari kasus tersebut yang sampai pada putusan pengadilan, 40% lainnya terhenti di tengah jalan.

Melihat kondisi di atas tentunya kita miris dan tidak boleh berdiam diri melihat kondisi tersebut. Langkah aktif dan responsif dari para penggiat hak asasi perempuan melalui Komnas Perempuan sejak tahun 2014 telah melakukan gerakan dan juga menyusun draf Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Penyusunan ini tidak hanya dilakukan sendiri oleh Komnas Perempuan, namun juga melibatkan mitra dari berbagai pemangku kepentingan meliputi Aparatur Penegak Hukum, perwakilan lembaga legislatif, perwakilan kementerian/lembaga, akademisi, Forum Lembaga Pengada Layanan dan masyarakat sipil.

Sebagaimana yang diikuti oleh penulis berkenaan dengan perkembangan RUU yang dimaksud dalam dua tahun terakhir, ternyata banyak kegiatan dalam rangka penyempurnaan baik dalam kegiatan advokasi maupun kampanye serta diskusi berkenaan dengan naskah akademik maupun RUU dengan melibatkan berbagai pihak, tidak hanya sebatas dari aspek hukum semata.

Kegiatan terakhir yang sempat diikuti oleh penulis dalam rangka mendorong disahkan RUU ini, ternyata dalam muatan RUU masih banyak beberapa catatan yang perlu diberikan, di antaranya penulis menyarankan antara lain:

Pertama, RUU ini adalah lex specialis dalam hal pemidanaan bagi pelaku kejahatan seksual. Sehingga berkenaan dengan hukuman tentunya harus memberikan efek jera bagi pelaku dan penyadaran bagi masyarakat untuk upaya pencegahan juga kepedulian bagi korban kekerasan/kejahatan seksual.

Kedua, pemberian efek jera dalam RUU ini perlu memperhatikan undang-undang yang sudah ada.

Dalam artian perlu ada harmonisasi norma agar tujuan dari RUU ini untuk melindungi korban, keluarga korban, dan masyarakat dapat terpenuhi. Misalnya dalam hal pelaku pencabulan terhadap anak jangan sampai ancaman pemidanaannya lebih rendah daripada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Ketiga, penulis sangat mendukung jika pemidanaan dalam RUU ini tidak hanya sebatas pemidanaan badan tetapi juga kerja sosial dan tentunya juga disesuaikan dengan perubahan terbaru terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak.

Keempat, penulis berharap RUU ini juga memberikan perhatian khusus kepada perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan seksual, karena pendampingan hukum maupun pendampingan lainnya tidak bisa disamakan seperti nonpenyandang disabilitas.

Penulis berharap RUU ini segera disahkan dengan tentunya harus memperhatikan harmonisasi perundang-undangan yang sudah ada dan saling berhubungan. Tujuannya agar RUU ini dapat dijalankan dengan baik. Selain itu permasalahan kekerasan seksual jangan hanya dipahami sebagai permasalahan perempuan dan anak perempuan semata tapi harus menjadi gerakan bersama semua pihak, baik perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas dan pihak terkait lainnya. Kekerasan/kejahatan seksual adalah permasalahan kemanusiaan dan merupakan kejahatan yang serius serta luar biasa.

ANDRIE IRAWAN, SH, MH

Dosen tetap FH UCY dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum FH UCY, selain itu Konselor Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Lembaga Pengada Layanan



Berita Lainnya...