Edisi 07-02-2017
10 PNS Disdukcapil Garut Terlibat Pungli


GARUT – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dan Satuan Reskrim Polres Garut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kemarin.

Sepuluh pegawai yang terdiri dari PNS, tenaga honorer hingga TKK, serta seorang calo dibawa ke Mapolresta Garut usai diperiksa karena diduga terlibat pungli. Berdasarkan informasi, tim saber pungli bersama Satreskrim Polres Garut mendatangi Kantor Disdukcapil sekitar pukul 14.30WIB. Petugas yang datang dengan menggunakan tiga kendaraan itu langsung menggerebek Kantor Disdukcapil di Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul. Sekretaris Disdukcapil Garut Agus Mahin membenarkan, sejumlah pegawai di instansinya dibawa polisi karena terkait OTT.

Namun, kata Agus, dirinya belum mengetahui pasti apa penyebab 10 pegawainya diamankan petugas. “Kurang tahu pastinya, nanti saja di Mapolres Garut keterangannya,” kata Agus. Menurut Agus, para pegawai yang dibawa ke Mapolres Garut terdiri dari tingkat kepala bidang, kepala seksi dan staf. “Ada yang PNS, honorer, dan TKK. Semuanya di bidang pencatatan sipil yang dibawa,” ujar dia.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Garut AKP Hairullah mengatakan, Saber Pungli Kabupaten Garut berhasil melakukan OTT terhadap sejumlah pegawai di Disdukcapil Garut. Dalam OTT tersebut petugas juga mengamankan barang bukti berupa dokumen administrasi kependudukan yang diduga hasil dari pungli. “”Kami masih periksa dulu, tenang saja. Semuanya akan dimintai keterangannya,” kata dia singkat. Haerullah mengungkapkan, belum bisa memberikan informasi terkait berapa besar uang hasil pungli yang terjadi di Disdukcapil Kabupaten Garut.

“Kami masih hitung. Semuanya masih diperiksa dulu,” tegas dia. Terpisah, Kasubag Humas Polres Garut AKP Ridwan Tampubolon menyatakan, penggeledahan yang terjadi di Kantor Disdukcapil terkait pungli yang dilakukan oknum pegawai. Menurut Ridwan, Tim Saber Pungli bergerak setelah menerima laporan penyimpangan dalam pembuatan administrasi kependudukan. “Ada laporan penyimpangan dalam pembuatan KTP, dan akta kelahiran,” kata Ridwan di Mapolres Garut.

Dia mengungkapkan orang yang diamankan dalam operasi tersebut berstatus pegawai dan masyarakat sebagai calo dalam mengurus administrasi kependudukan. Selain mengamankan pegawai, kata dia, jajarannya juga mengamankan barang bukti berkas administrasi kependudukan dan sejumlah uang. “Ada uang dari capil (Disdukcapil) sebagai barang bukti, tapi sedikit nilainya, masih penyelidikan,” sebutnya. Ridwan mengaku, tim penyidik masih menyelidiki modus yang dilakukan para pelaku yang diduga terlibat pungli tersebut. “Sekarang masih dalam tahap penyelidikan. Berapa orang, siapa saja, bagaimana modusnya, nanti akan disampaikan lagi perkembangannya,” ucapnya.

Bupati: Berantas Pungli

Sementara itu, Bupati Garut Rudy Gunawan mengingatkan agar seluruh pegawai di instansi pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan umum jangan berani melakukan pungli kepada masyarakat. Adanya OTT di Disdukcapil Kabupaten Garut, lanjut Rudy, merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk membersihkan praktik percaloan yang merugikan masyarakat.

“Tim Saber Pungli di Garut itu kan diberi SK oleh bupati. Justru dengan tim ini, saya ingin praktik percaloan diberantas. Kami selalu berikan peringatan kepada instansi yang sifatnya pelayanan umum,” kata Rudy saat dihubungi KORAN SINDO tadi malam. Rudy menyebutkan, OTT di Disdukcapil Kabupaten Garut terjadi di Bidang Catatan Sipil. Bidang tersebut, berhubungan dengan pembuatan akta kelahiran, akta kematian, akta pengangkatan anak dan akta perkawinan non-muslim.

“Memang ada biayanya, tapi sebenarnya tidak seberapa. Malah saya inginnya gratis karena blanko dan sebagainya sudah disediakan pemerintah. Itu (pungli) terjadi karena ada pihak ketiga, dimulai Rp50.000 sampai Rp100.000 paling besar. Meski nilainya kecil, saya sendiri ingin tahu itu uang masuk kemana,” ujarnya. Rudy menyebut instansi pemerintah yang bersifat pelayanan umum sangat rentan disusupi calo. Sejumlah instansi tersebut misalnya seperti instansi yang mengurusi data kependudukan seperti Disdukcapil, instansi terkait perijinan, hingga uji kendaraan.

“Di kita itu ada sembilan bidang pelayanan umum yang rawan. Saya sudah sering mengingatkan. Semoga apa yang terjadi di Disdukcapil itu menjadi pelajaran buat kita semua,” katanya. Rudy pun memastikan akan memberi sanksi bagi para pegawai yang terbukti terlibat. Namun demikian, sanksi ini akan dijatuhkan setelah pihaknya menerima laporan dari aparat kepolisian dan rekomendasi Inspektorat Kabupaten Garut.”Nanti itu polisi akan memberikan hasil penyelidikannya ke kita, apakah terkait pelanggaran hukum atau tidak, misalnya bahwa ini ada pegawai yang terlibat pungli atau gratifikasi dan sebagainya.

Lalu bila terbukti gratifikasi, perlu dilihat berapa besaran uang yang diterima, misalnya dengan nilai sekitar Rp50.000, Rp100.000, dan selebihnya. Kemudian, aparat kepolisian harus memperhatikan modusnya bagaimana, jadi nanti dilihat lagi,” terangnya. Pemkab Garut, jelasnya, akan menerapkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai. “Ada (sanksi), dimulai peringatan lisan, tertulis, penundan kenaikan pangkat, diturunkan pangkat, atau diberhentikan. Nanti ada rekomendasi dari Inspektorat. Tim Saber Pungli kan diketuai oleh Kapolres, wakilnya adalah Inspektorat,” urainya.

DPRD Mendukung

Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Garut Dadang Sudrajat, mengaku mendukung upaya kepolisian dalam mengungkap kasus pungli dalam pengurusan administrasi kependudukan. Anggota Fraksi Partai Demokrat itu beralasan, selama ini DPRD Kabupaten Garut telah berulang kali mengingatkan jajaran Disdukcapil Kabupaten Garut untuk tidak melakukan pungli kepada masyarakat yang mengurus data kependudukan.

Dadang mengungkapkan, peringatan yang sering disampaikan kepada pihak Disdukcapil itu merupakan tindak lanjut dari apa yang ditemukan di masyarakat. Dia menyatakan, selama ini masyarakat di pelosok kerap mengeluhkan mahalnya membuat administrasi kependudukan.” Saya sering temukan keluhan-keluhan itu saat reses ke sejumlah daerah seperti Bayongbong, Cikajang, Sukaresmi, dan lainnya. Apalagi tetangga saya sendiri pernah mengeluhkan hal yang sama. Masyarakat mengaku keberatan dengan adanya biaya yang harus mereka bayar. Alasannya sebagai biaya transport yang mengurus,” ungkapnya.

Dadang menyebutkan, pungutan terkait data administrasi kependudukan itu lumrah terjadi saat seorang warga mengurusi KTP dan akta kelahiran. Bila sedang mengurusi KTP, warga dibebankan biaya sebesar Rp100.000. “KTP itu gratis saat perekaman, tapi saat mencetaknya kan bayar, ratarata Rp100.000. Sementara membuat akta kelahiran itu biayanya di atas Rp200.000. Kalau (biaya transpor) di bawah Rp50.000 itu mungkin tidak akan menjadi beban, tapi bila sudah di atas Rp100.000, sudah tidak wajar. Sesuai undang-undang, seharusnya membuat KTP dan akta kelahiran itu gratis,” ucapnya.

Dia melihat persoalan pung-li dalam masalah administrasi kependudukan ini telah membudaya hingga pelosok perdesaan. Pasalnya, kasus pungli ini telah terjadi sejak lama.”Ini (pungli) sudah lama terjadi. Di mana-mana begitu, menurut yang memungut di desa, itu katanya ada yang minta dari dinas (Disdukcapil). Sewaktu saya kroscek ke dinas, mereka tidak mengetahuinya,” ungkapnya. Dadang menilai pola pelayanan aparat pemerintahan mesti dibenahi.

“Mestinya melayani. Boleh pengurusannya dikolektif, karena kasihan kalau datang jauh-jauh dari pelosok ke dinas di kabupaten, misalnya Cisompet untuk mengurus KTP atau akta kelahiran, itu kejauhan. Bisa dibantu dikumpulkan bersama warga lain, tapi jangan dipungut biaya transportnya. Karena itu masuk pelayanan sebagai aparat pemerintah,” tukasnya Berdasarkan pengamatan KORAN SINDO, penggerebekan di Kantor Disdukcapil ini berlangsung tertutup.

Petugas mengunci akses pintu utama kantor dan melarang pihak yang tidak berkepentingan termasuk wartawan masuk ke dalam ruangan. Kehadiran tim Saber Pungli ini langsung membuat pelayanan di Disdukcapil terhenti. Tidak ada seorang petugas yang berada di dalam ruangan pelayanan. Operasi tersebut juga sempat menjadi perhatian sejumlah warga yang sedang mengurus administrasi kependudukannya di kantor tersebut. Bahkan beberapa warga ikut terkunci di dalam ruangan ketika sejumlah polisi melakukan penggeledahan.

Seorang warga yang sedang membuat KTP, Hendy, 46, mengaku, kedatangan tim Saber Pungli terjadi sekitar pukul 14.30WIB. Awalnya, sejumlah warga yang ada di lokasi kejadian tidak mengetahui pasti apa yang dilakukan petugas. “Tadi saya lagi ngurus KTP di dalam. Tiba-tiba ada sejumlah orang yang masuk ke kantor dan mengunci pintu. Saya tadi cukup lama enggak bisa keluar kantor,” ujar Hendy.

Dia menyebutkan, sejumlah pegawai yang terdiri dari pria dan wanita dengan mengenakan pakaian seragam PNS diperiksa dalam satu ruangan. “Penggeledahan dimulai sekitar pukul 14.30 WIB sampai pukul 15.30 WIB. Ada beberapa orang yang dibawa polisi naik mobil,” kata dia.

Fani ferdiansyah

Berita Lainnya...