Edisi 07-02-2017
Dewan Kritik Kinerja Dinkes Medan


MEDAN – Dewan Perwakilah Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan menilai peningkatan angka kasus gizi buruk di tahun 2016 merupakan cerminan kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan, kurang memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat.

“Tidak seharusnya Kota Medan punya kasus gizi buruk. Tapi sangat aneh kasus gizi buruk mengalami peningkatan di tahun 2016 sebanyak 120 dibandingkantahun2015sebanyak113kasus. Itu sebagai cerminan Dinkes Medan tidak memperhatikan kesehatan masyarakat, termasuk kondisi gizinya,” Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Burhanuddin Sitepu kepada KORAN SINDO MEDAN, Senin (6/2). Menurutnya, dengan mudah masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan (faskes) baik puskesmas, klinik dan rumah sakit. Politisi Partai Demokrat ini meminta Dinkes Medan tidak buang badan dengan dalih anggaran kurang dalam menangani kasus gizi buruk.

Sebab, jika anggaran benar-benar diajukan untuk kepentingan masyarakat, termasuk gizi buruk pihaknya akan memberikan dukungan. “Jangan lempar bola panas ke DPRD Kota Medan dengan alasan anggaran kurang, tapi bekerja lah dengan baik. Karena kalau diajukan anggaran dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat kita akan mendukung,” jelasnya.

Karena itu, Burhanuddin akan memanggil Kepala Dinkes Kota Medan guna mempertanyakan masih adanya kasus gizi buruk. Sebab, kasus itu menjadi hal yang memalukan bagi pemerintah kota (Pemko) Medan. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan, Usma Polita Nasution justru menilai wajar adanya peningkatan kasus gizi buruk di Kota Medan pada tahun 2016 dibandingkan 2015, bahkan mendapat peringkat ke dua di Sumut.

Usma mengklaim peningkatan penemuan kasus gizi buruk sebagai tanda mereka sudah mulai bekerja di tengah-tengah masyarakat. Dimana pada tahun 2015 kasus gizi buruk sebanyak 113 dan tahun 2016 sebanyak 120 kasus. “Wajar kita menjadi peringkat kedua dan meningkat. Gizi buruk merupakan fenomena gunung es. Sekarang ini masyarakat sudah berani melaporkan anaknya atau keluarga terkena gizi buruk dan gizi kurang.

Karena sejak tahun 2016 sudah ada anggaran untuk gizi buruk,” katanya. Usma menilai selama ini perhatian terhadap kasus gizi buruk masih kurang, terbukti anggaran terhadap kasus gizi buruk baru disediakan sejak tahun 2016 itu pun hanya sekitar 1 miliar, dinilai masih kurang. Dengan kasus gizi buruk yang tergolong masih tinggi diharapkan adanya perhatian semua pihak terhadap kasus gizi buruk termasuk anggaran dari DPRD Kota Medan.

“Tahun ini memang ada 120 kasus gizi buruk dan 6.500 kasus gizi kurang dalam 21 kecamatan di Kota Medan,” kata Usma seraya menilai angka tersebut tidak begitu banyak. Kata dia, banyak faktor anak terkena gizi buruk dan gizi kurang. Di antaranya kondisi ekonomi yang lemah, pengetahuan tentang gizi yang kurang, prilaku makan yang kurang bergizi dan penyakit penyerta.

“Kalau yang meninggal di tahun 2016 ada 1 kasus karena ada penyakit penyertanya,” katanya. Dengan kurangnya anggaran tersebut, Usma mengakui akan bekerja sama dengan sejumlah masyarakat, termasuk corporate social responsibility (CSR) perusahaan di Kota Medan untuk membantu masalah gizi di perusahaannya. Dimana mereka nantinya akan menajdi bapak asuh.

irwan siregar

Berita Lainnya...