Edisi 07-02-2017
DPRD Kecewa Penyertaan Modal Dibatalkan


MEDAN– Komisi C DPRD Sumatera Utara (Sumut) menyesalkan ketidakpedulian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terhadap Bank Sumut dengan membatalkan penyertaan modal sebesar Rp78 miliar.

Dana itu seharusnya sudah dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah- Perubahan (APBD-P) TA 2016. Hal ini terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) jajaran Bank Sumut dengan Komisi C DPRD Sumut, Senin (6/2) di Gedung Dewan. Anggota Komisi C, Muhri Fauzi Hafiz menyatakan, Pemprov Sumut seharusnya tidak membatalkan penyertaan modal ke Bank Sumut.

Bahkan sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) PT Bank Sumut, Pemprov Sumut melalui Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi semestinya dapat menindaklanjuti kesepakatan bersama dengan DPRD Sumut perihal penyertaan modal sebesar Rp78 miliar itu. “Kami lihat dari paparan Bank Sumut, komposisi kepemilikan saham Pemprov Sumut sampai akhir 2016 sebesar 48,94%, menurun dari tahun 2015 sebesar 50,66%.

Penurunan ini sangat mengecewakan karena DPRD Sumut melalui Komisi C sudah menyetujui upaya yang baik agar APBD-P 2016 mengalokasikan penyertaan modal kepada PT Bank Sumut. Namun, penyertaan modal akhirnya batal,” paparnya. Menurut politisi Partai Demokrat ini, dana penyertaan modal sangat dibutuhkan Bank Sumut.

Untuk itu sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) keuangan, PT Bank Sumut memang harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemprov Sumut dan Pemprov Sumut mesti bertindak cepat melakukan upaya yang baik guna pengesahan peraturan daerah (perda) penyertaan modal. Senada, anggota Komisi C DPRD Sumut, Muslim Sim-bolon juga menyesalkan Pemprov Sumut yang tidak mencairkan dana penyertaan modal untuk Bank Sumut.

Padahal, dana itu diharapkan bisa meningkatkan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) Bank Sumut di atas 16,89%. “Inilah salah satu paramater lemahnya kinerja direksi dan komunikasi yang kurang serta ketidakpedulian Pemprov Sumut,” ucapnya. Direktur Utama PT Bank Sumut, Edie Rizliyanto memaparkan, sudah berkoordinasi dengan Biro Keuangan, Biro Perekonomian, dan Biro Hukum Pemprov Sumut, terkait pencairan penyertaan modal.

Bahkan, pihaknya sudah memberikan dokumen dan penjelasan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 2015 yang memutuskan tentang penyertaan modal sebesar Rp78 miliar. Masalahnya, dana belum bisa dicairkan karena perda pernyataan modal belum disahkan oleh DPRD Sumut.

fakhrur rozi





Berita Lainnya...