Edisi 07-02-2017
Kabupaten/Kota Belum Manfaatkan Pajak Rokok


MEDAN – Hasil riset Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) menemukan, kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) tidak mengetahui informasi pajak rokok daerah, cara mengakses dana tersebut, dan cara penggunaannya.

Karena itu, YPI mengadvokasi lima kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut), yakni Deliserdang, Serdangbedagai, Pematangsiantar, Tebingtinggi, dan Pakpak Bharat untuk bisa memanfaatkan pajak rokok. Koordinator Program Pengendalian Tembakau Yayasan Pusaka Indonesia OK Syahputra Harianda mengatakan, tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk mengurangi konsumsi rokok, mengurangi peredaran rokok illegal, serta melindungi masyarakat atas bahaya rokok.

Penerapan pajak rokok juga untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama dalam pembuatan dan implementasi regulasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan penegakan hukum KTR.

“Hasil riset YPI menunjukan ketidaktahuan akan informasi pajak rokok daerah dan cara mengakses dana tersebut, menjadi masalah utama dari penggunaan pajak rokok daerah,” kata OK Syahputra di Medan, Senin (6/2). Masalah lainnya, sambung dia, belum ada pemahaman yang sama setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga alokasi penggunaan dana pajak rokok tidak tepat guna sesuai amanah dalam peraturan yang berlaku.

Ketakutan SKPD dalam penggunaan dana Pajak Rokok karena belum ada petunjuk teknis pelaksana dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, juga menjadi kendala penggunaan dana pajak rokok. “Karena itu, kami coba mengadvokasi lima daerah.

Kami berharap pemerintah kabupaten/ kota dapat mengakses pajak tokok tersebut dan memanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, terutama dalam penerapan dan membuat regulasi KTR,” paparnya. Koordinator Advokasi Pengendalian Tembakau Yayasan Pusaka Indonesia Elisabet menuturkan, estimasi KementerianKeuanganpada tahun2016, porsi pajak rokok yang diterima Provinsi Sumut sebesar Rp782,1 miliar.

Estimasi tersebut meningkat tahun ini menjadi Rp833,2 miliar. Dari dana tersebut, 30% untuk dimanfaatkan PemprovSumutsedangkan70% lainnya disalurkan kembali ke seluruh kabupaten/kota di Sumut. Pembagiannya dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. “Semakin tinggi jumlah penduduk, maka semakin besar pula jumlah pajak rokok yang diterima daerah tersebut,” katanya.

siti Amelia

Berita Lainnya...