Edisi 07-02-2017
Kadishub Sidimpuan Tersangka Korupsi


PADANGSIDIMPUAN– Polres Kota Padangsidimpuan, menetapkan Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Padangsidimpuan, Ahmad Bestari Lubis, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Terminal Batunadua tahun anggaran 2015 sebesar Rp900 juta.

Kepala Satuan (Kasat) Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Kota Padangsidimpuan Ajun Komisaris Polisi (AKP) Zul Effendi menjelaskan, meski sudah ditetapkan menjadi tersangka, hingga saat ini pihaknya belum melakukan penahanan terhadap Ahmad Bestari Lubi. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim penyidik, jumlah kerugian negara akibat dugaan korupsi tersebut diperkirakan ratusan juta rupiah.

“Jumlah tersebut mengacu kepada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kami akan melakukan pemanggilan saksi ahli untuk melengkapi berkas-berkasnya,” kata AKP Zul Effendi kepada KORAN SINDO MEDAN, Senin (6/2). Sebelum menetapkan Ahmat Bestari Lubis menjadi tersangka, Polres Padangsidimpuan sudah melakukan berbagai upaya penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut.

Kepolisian juga mendatangkan ahli konstruksi dari Universitas Sumatera Utara (USU) untuk menggali buktibukti awal kasus tersebut. Polres Padangsidimpuan menemukan penyimpangan pengerjaan pembangunan seperti triplek dan kaca yang dalam kontrak dinyatakan berukuran 5 millimeter, namunyangdipasangberukuran 3,5 millimeter.

Begitu juga dengan pagar yang sesuai kontrak seharusnya ada, tapi kenyataannya tidak ada. Sementara Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Pemko Padangsidimpuan Ahmad Bestari Lubis belum dapat dikonfirmasi terkait penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Terminal Batunadua.

Saat dihubungi ke telepon selulernya, Ahmad tidak menjawab. Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padangsidimpuan, Khoiruddin Nasution, meminta kepada Polres Padangsidimpuan segera menahan Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Pemko Padangsidimpuan, Ahmad Bestari Lubis. Masyarakat tentu mengharapkan Ahmad segera menjalani proses hukum.

“Fraksi Demokrat sudah berulang-ulang mengingatkan kepada pemerintahtentangkinerjaoknumkepala dinastersebut. Salahsatunya tentang proyek pembangunan zebra cross yang batal akibat ketidakseriusannya dalam mengurus proyek tersebut sehingga proyek dibatalkan,” paparnya. Terpisah, Kepala Bagian Hukum Pemko Padangsidimpuan, Rahmat Nasution mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan bantuan hukum kepada Ahmat Bestari Lubis karena dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana.

Pemko Padangsidimpuan hanya membantu apabila oknum pejabat yang dijadikan tersangka dalam kasus perdata dan tata usaha negara. Namun, Pemko Padangsidimpuan akan memberikan penjelasan kepada Ahmad Bestari Lubis tentang tata-cara persidangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12/2014 tentang penanganan perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah.

“Sejak Ahmad Bestari Lubis ditetapkan sebagai tersangka, kami dari Bagian Hukum Pemko Padangsidimpuan sudah beberapa kali melakukan koordinasi tentang tata cara menghadapi persingan. Ingat ya, bukan bantuan hukum, tapi sebatas pencerahan kepada dia,” paparnya.

zia ul haq nasution

Berita Lainnya...