Edisi 07-02-2017
Pemko Teken MoU Dengan Kejari Medan Dan Belawan


MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, dan Kejari Belawan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) di Balai Kota Medan, Senin (6/2).

Penandatangan MoU ini dilakukan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin bersama Kajari Medan Olopan Nainggolan dan Kajari Belawan M Syarifuddin. Dengan penandatanganan ini, Kejari Medan dan Belawan akan memberikan penyuluhan hukum sekaligus pendampingan hukum, baik menyangkut pembuatan peraturan daerah (perda), pengadaan proyek, maupun sebagai jaksa pengacara negara jika ada kasus hukum yang menimpa jajaran Pemko Medan.

Kejari Medan dan Belawan juga dapat memberikan bantuan hukum maupun pertimbangan hukum jika Pemko Medan mendapat masalah hukum. Selain itu, Pemko Medan dapat meminta bantuan hukum guna mengamankan asetaset yang dimilikinya.

Eldin sangat menyambut baik dengan penandatanganan MoU tersebut karena dinilai banyak membantu Pemko Medan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya menyangkut persoalan Datun. Agar tidak salah melangkah, tentunya diperlukan aturan yang memiliki legitimasi hukum yang benar. Selain itu, Kejari sebagai pengacara negara juga dapat dimanfaatkan sebagai mitra konsultasi hukum para aparatur pemerintahan di jajaran Pemko Medan.

“Selama saudara tetap berada di koridor hukum yang benar, laksanakanlah tugas anda sebaik-baiknya tanpa harus takut melakukan pelanggaran hukum. Kejari bisa bertindak laksana wasit dengan meniup peluit jika melihat Pemko Medan mulai melenceng dari jalur hukum,” ungkap Eldin. Eldin juga berpesan kepada seluruh jajarannya, terutama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar selalu meminta pendapat hukum kepada Kejari dalam melaksanakan tugas.

Hal ini terutama dalam pengadaan proyekproyek sehingga tetap berjalan sesuai koridor hukum berlaku. Sementara itu, menurut Kajari Medan Olopan Nainggolan, penandatanganan MoU itu untuk menghindari jajaran Pemko Medan dari kasus hukum, terutama menyangkut Datun.

Apabila dalam menjalankan tugas ada persoalan hukum menyangkut Datun menimpa Pemko Medan, pihaknya dapat memberikan pendapat hukum, termasuk pendampingan hukum maupun dalam rangka pembuatan perda. “Dalam memberikan pendapat hukum maupun pendampingan hukum, kami tidak meminta bayaran. Jadi tidak perlu sungkan dan ragu sedikit pun untuk mendatangi maupun mengundang kami datang,” papar Olopan.

reza shahab



Berita Lainnya...