Edisi 07-02-2017
Sanksi Pidana Bagi Pengedar Makanan Non Higienis


MEDAN – Untuk meminimalisasi peredaran makanan non higienis di pasar, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Sumatera Utara meminta agar Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis memasukkan sanksi pidana ke dalam Ranperda tersebut.

Pasalnya masih banyak oknum dengan sengaja mengedarkan makanan non higienis di pasar yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat selaku konsumen. Hal itu diungkapkan Kepala BBPOM Sumut, Agus Prabowo pada rapat Pansus Ranperda Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis di ruang Banggar, lantai II DPRD Kota Medan, Senin (6/2).

“Biar ada efek jeranya, jangan cuma sanksi administrasi saja, tapi juga sanksi pidana bagi oknum melanggar,” paparnya. Agus Prabowo menambahkan kalau hanya sekedar sanksi administrasi, akan memberikan celah kepada oknum tersebut kembali melanggar. Makanya, harus ada sanksi pidana diberikan kepada oknum yang mengedarkan makanan non higienis tersebut.

“Selain itu, harus dibentuk juga tim terpadu untuk mengawasi makanan non higienis dan non halal di lapangan dan tupoksi tim terpadu itu juga harus dimasukkan ke dalam draft Ranperda ini. Dengan begitu, hasil Ranperda ini akan lebih maksimal,” pungkasnya. Perwakilan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan yang turut hadir di rapat itu menyambut baik dibentuknya tim terpadu yang bertugas untuk memantau peredaran makanan non higienis di pasar, baik di pasar tradisional dan pasar modern.

Kepala Bidang Perdagangan PD Pasar Kota Medan, Irvan Siregar mengungkapkan tim terpadu itulah yang nantinya akan memantau dan memastikan seluruh makanan yang beredar di pasar higienis. Soalnya, makanan yang dipasarkan di 52 pasar tradisional di Kota Medan belum dapat dipastikan higienis. “Selain higienis, makanan yang dipasarkan itu juga harus ada label halal MUI dan harus ada pembeda antara makanan yang halal dan non halal,” paparnya.

Anggota Pansus Ranperda Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis, Salman Alfarisi menyambut baik aspirasi dari BBPOM dan PD Pasar Kota Medan itu untuk memasukkan sanksi pidana ke dalam draft pembahasan Ranperda Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis. “Untuk memaksimalkan hasil pembahasan Ranperda, kita harus menerima masukan dari berbagai sumber. Memang, naskah akademik Ranperda ini masih prematur dan perlu disempurnakan lagi,” ungkapnya.

Menanggapi itu, Ketua Pansus Ranperda Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis, Rajuddin Sagala mengungkapkan segala masukan dari peserta rapat Pansus Ranperda akan ditampung dan akan ditetapkan dalam rapat pembahasan Ranperda Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis selanjutnya. “Kita masih membutuhkan masukan pendapat yang lain. Karena ini masih tahap rapat awal, kita belum bisa memutuskannya. Selanjutnya, kita butuh penguatan pendapat dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Ranperda ini,” paparnya.

dicky irawan

Berita Lainnya...