Edisi 07-02-2017
Sertifikasi Khatib Urusan Ulama


MEDAN - Tiga lembaga keagamaan di Sumatera Utara yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai sertifikasi khatib salat Jumat menjadi urusan ulama bukan pemerintah.

Pada konteks itulah ketiga lembaga tadi menilai wacana pemerintah ingin menyertifikasi khatib salat Jumat menjadi tidak tepat. Sekretaris Lembaga Dakwah Nahdatul Ulama (NU) Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Husni Ritonga mengatakan, penentu seseorang menjadi sebagai khatib pada salat Jumat adalah badan kenaziran masjid (BKM) atau umat Islam sendiri. Sehingga, jika ada wacana sertifikasi khatib, maka BKM harus diberikan pemahaman terlebih dahulu.

Menurut dia, kalau pun sertifikasitetapdilakukanmakayang berhak melakukan adalah ulama. Selain itu, kata dia, setelah disertifikasiapakeuntunganyang diberikan kepada khatib. "Karena selama ini yang memberikan materi kepada khatib Jumat adalah umat, melalui BKM," ujarnya di Medan, Senin (6/2). Jadi, lanjutnya, jika memang ada niat dari pemerintah untuk memberikan materi kepada khatib Jumat melalui sertifikasi, ini adalah putusan bagus.

Namun kalau hanya sekadar wacana-wacana pemerintah, bisa saja tidak diakomodir oleh BKM."Contohnya, seseorang dai yang sudah menjadi khatib Jumat tetap dalam suatu masjid. Namun ternyata tidak lulus sertifikasi, apakah pemerintah akan menekan BKM agar tidak mengakomodir da'i - da'i yang tidak lulus," ujarnya. Jadi, jika memang akan dilakukan sertifikasi maka harus dijelaskan tujuan serta keuntungan yang diberikan kepada khatib Jumat.

Sebelumnya dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR pada Senin(30/1) lalu, MenteriAgama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Kementerian Agama akan menjadi fasilitator pembentukan standardisasi khatibsalatJumat. Halituterkait dengan isu adanya penceramah, khususnya khatib, yang dinilai mengancam persatuan umat.

Ulama sekaligus mantan Ketua Umum Muhammadiyah Sumut, Prof Asmuni bahkan mengatakan, sertifikasi khatib itu tidak diperlukan. Terlebih kehadiran khatib merupakan bagian integral dari rukun, atau ibadah salat Jumat. "Khutbah Jumat yang disampaikan merupakan rukun salat Jumat, bagaimana pula rukun itu disertifikasi, dimana logikanya," ujar Prof Asmuni yang juga anggota MUI Sumut Komisi Pemuda ini.

Dia melanjutkan, jikaisikhutbah memprovokasi atau mengancam persatuan, maka khatibnya bisa dipanggil untuk diberikan peringatan. Jadi bukan khatibnyayangdisertifikasi. Prof Asmuni justru menyarankan yang dimaksimalkan adalah peran BKM. "Jadi menurut saya itu (sertifikasi khatib) tidak perlu. Jangan dibuatlah, nanti akan mengundang kemarahan umat," ucapnya.

Senada. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Maratua Simanjuntak menuturkan pemerintah belum memiliki dasar yang jelas dalam melakukan sertifikasi khatib ini. Apalagi tidak ada standarisasi yang pasti dalam menentukan seseorang disebut sebagai ustaz atau khatib. "Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah belum mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas. Apakah sertifikasi ini dalam upaya penambahan wawasan bagi para ustaz atau ulama, atau ada hal lain yang ingin dicapai," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan jangan sampai lantaran proses sertifikasi yang tidak jelas malah menganggu proses ibadah. Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara (Sumut), Efi Brata Madya menuturkan saat ini bukan saat yang tepat untuk membuat sertifikasi para khatib Jumat. "Kalaupun ada sertifikasi belum saatnya untuk diberlakukan," terangnya.

Apalagi, menurut Efi, sertifikasi identik dengan adanya kesejahteraan. Sementara banyak khatib Jumat, terutama di pelosok-pelosok negeri cukup banyak yang tidak mendapatkan gaji. Ustaz atau khatib Jumat, kata dia, rata-rata memiliki pendidikan dan kecakapan dalam ilmu agama. “Kalau dikhawatirkan akan membuat provokasi tentu jauh dari kemungkinan," bebernya.

Kalaupun akan dilakukan sertifikasi maka lembaga Islam yang berhak memberikan sertifikasi. Sementara itu dalam laman www. kemenag.go.id, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi isi khutbah Jumat. Menurutnya, pemerintah adalah fasilitator, sehingga hanya akan memfasilitasi masyarakat untuk merespons aspirasi yang sedang berkembang.

Pemerintah mengambil posisitidakinginmengintervensiisi khutbah Jumat, sebaliknya materi sepenuhnya menjadi kewenangan khatib. Selain itu, Lukman juga mengklarifikasi penggunaan istilah sertifikasi. Menurutnya, rencana yang akan dilakukan adalah standardisasi khatib, bukansertifikasi.

Maksud dari standardisasi adalah memberikan kriteria kualifikasi atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang khatib Jumat agar khutbah memang disampaikan oleh ahlinya, serta sesuai syarat dan rukunnya.Standardisasi ini tidak akan dirumuskan pemerintah. Hal itu adalah domain ulama, bukan pemerintah .

siti amelia


Berita Lainnya...